PEKANBARU - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang, hari ini Kamis (20/3/2025) oleh DPR RI menuai kecaman dari kalangan mahasiswa.

Diantaranya, dari mahasiswa di Bumi Lancang Kuning yang dalam aliansi BEM se-Riau menggelar aksi di depan gerbang DPRD Riau, Kamis siang.

Aksi yang dilakukan para mahasiswa di penghujung bulan Ramadan ini, menuntut DPRD Riau menyampaikan aspirasi untuk membatalkan UU TNI, karena menilai itu tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Pantauan halloriau.com, para mahasiswa dari sejumlah universitas bergantian berorasi dengan tujuan yang sama, menolak UU TNI yang dinilai mengembalikan dwifungsi ABRI.

"Telah disahkannya UU TNI ini, innalilahi wa innailaihi rojiun, telah mati demokrasi di negeri ini," ucap salah satu massa aksi dalam orasinya.

Diketahui, rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan didampingi para Wakil Ketua DPR. Sebelumnya mengesahkan, Puan lebih dulu menanyakan kepada peserta rapat apakah RUU ini bisa disahkan.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan dalam Ruangan Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat dilansir sindonews.com.

"Setuju," jawab anggota DPR peserta Rapat Paripurna.

Adapun, dalam rapat itu, sebanyak 293 anggota hadir sementara 11 orang izin.

"Menurut catatan Kesekretariatan Jenderal DPR RI sebanyak 293 anggota menandatangani dan 11 anggota izin, total 304 dan dihadiri oleh seluruh fraksi,” ucap Puan di ruang rapat.

“Dengan begitu rapat dinyatakan kuorum. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna dibuka dan terbuka untuk umum,” pungkasnya.

Editor: Barkah