Home / Meranti | ||||||
Bupati Meranti Pastikan Evaluasi Honorer Demi Kepentingan Masyarakat Selasa, 04/01/2022 | 13:54 | ||||||
Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, mengakui pihaknya sangat memaklumi reaksi negatif dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh politik terkait kebijakan merumahkan ribuan pegawai honorer. Kebijakan tersebut, menurutnya murni dilakukan demi kepentingan masyarakat Meranti yang lebih luas. Karena itu, Bupati Adil mengajak semua pihak untuk melihat lebih jauh, menatap masa depan secara menyeluruh. Tidak hanya sebatas Kota Selatpanjang dan sekitarnya, tapi juga masyarakat lain di berbagai pelosok Kepulauan Meranti. "Saya memahami penolakan masyarakat atas kebijakan tersebut, tetapi mari melihat persoalan kabupaten kita secara menyeluruh. Kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang tinggal jauh dari Selatpanjang. Mereka juga berhak mendapat perhatian dan dukungan untuk menikmati pembangunan dan pemberdayaan," tuturnya, Selasa (4/1/2022). Lebih lanjut, Adil memaparkan memang kebijakan tersebut sekilas membuat ribuan warga Meranti kehilangan pekerjaan. Namun perlu diingat, setelah melalui seleksi teknis nantinya, mereka yang lulus akan bisa kembali bekerja. "Kelak, tenaga honorer yang ada benar-benar merupakan pegawai yang dibutuhkan keahliannya oleh daerah," jelas bupati. Hal itu juga, kata Adil, merupakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) No.49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Dengan begitu, anggaran sekitar Rp 70 miliar setiap tahun untuk pegawai honor dapat dialihkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. "Nantinya kita bisa memberi bantuan lebih banyak untuk permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat. Bisa di sektor perikanan atau perkebunan dan juga industri kreatif rumahan," jelasnya. Selain itu, anggaran untuk perbaikan infrastruktur dan sarana pendidikan juga bisa bertambah. Dengan demikian, pembangunan jalan dan jembatan serta sekolah bisa lebih ditingkatkan. "Dengan demikian penerima manfaat dari anggaran Pemkab Meranti bisa lebih luas. Termasuk masyarakat di pelosok desa," jelas Adil. Bupati kedua Kepulauan Meranti itu juga menepis tudingan bahwa dirinya sengaja menghindar ketika ada aksi demo menolak evaluasi pegawai honor. Dia mengaku tidak bisa menemui langsung pendemo, karena sedang berada di Kota Pekanbaru untuk menghadiri acara serah-terima jabatan Kapolda Riau. "Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Kebijakan sudah diputuskan dan saya akan jelaskan duduk persoalannya, agar tidak ada lagi kesalah-pahaman di tengah masyarakat," tukasnya. Terhadap tokoh masyarakat dan juga tokoh politik yang belum bisa menerima kebijakan ini, Bupati tetap membuka diri. Dirinya siap menerima masukan dan saran demi kemajuan Kepulauan Meranti kedepannya. "Kita siap menerima masukan dan saran dari para sesepuh, cerdik pandai, tokoh masyarakat dan juga tokoh politik. Perhatian mereka sangat kita hargai. Itu membuktikan mereka mencintai Meranti dan berharap kampung kita semakin maju," tegas Adil. Sebelumnya Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Supriyanto menjelaskan evaluasi tenaga non PNS atau honorer yang dilakukan saat ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dia juga membantah jika langkah yang diambil Pemkab saat ini adalah merumahkan atau memberhentikan tenaga honorer. Akan tetapi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), karena memang kontrak kerja tenaga honorer tersebut berakhir pada 31 Desember 2021 lalu. "Hari ini juga kita mulai memetakan kebutuhan OPD, paling lambat 15 januari kita targetkan selesai," ujar Bambang saat konferensi pers bersama wartawan di Ruang Melati, Senin (3/1/2022). Menurutnya, setelah dilakukan pemetaan, maka akan dibuka seleksi ulang dengan melibatkan akademisi sebagai pihak ketiga. Nantinya, semua honorer bisa mengikuti seleksi tersebut sesuai keahlian dan jenjang pendidikan yang dimiliki. "Setelah adanya pemetaan analisis jabatan dapat diketahui berapa kebutuhan real masing-masing OPD. Nanti akan kita perpanjang kembali kontrak kerja para honorer tersebut," ungkapnya. Hal tersebut juga berlaku bagi tenaga guru honorer dengan mengevaluasi jurusan pendidikannya dengan mata pelajaran yang diberikan pada masing-masing sekolah. "Untuk itu satker terkait akan menghitung kebutuhannya agar guru-guru honor ini mengajar sesuai keahliannya. Kita minta bersabar dulu, hingga proses pemetaan selesai untuk perpanjangan kontrak," jelas Bambang. Bambang menerangkan, evaluasi yang dilakukan itu untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Langkah itu juga untuk mewujudkan visi misi bupati guna memberikan upah atau gaji yang sesuai bagi para honorer sesuai jenjang pendidikannya. "Untuk itu tahapan evaluasi ini harus dilakukan. Jadi ada analisis terhadap kebutuhan kerja dengan kemampuan keuangan daerah. Walau seleksi nantinya ada yang tersisih, tapi itu dilakukan dengan fair dan terbuka karena semua yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi tersebut," sebut Bambang. Penulis : Ali Imroen |
||||||
|
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |