Home / Pekanbaru | ||||||
Sewa Kios Dipatok Rp400 Juta, Pedagang Ogah Pindah ke Pasar Induk Pekanbaru Selasa, 02/07/2024 | 16:58 | ||||||
Pedagang di Terminal AKAP enggak direlokasi ke Pasar Induk Pekanbaru (foto/dini) PEKANBARU - Para pedagang yang berada di Pasar AKAP menolak untuk relokasi ke Pasar Induk Pekanbaru. Gegara sewa kios di Jalan Soekarno-Hatta itu dianggap terlampau tinggi mencapai Rp 400 juta per 20 tahun. Harga sewa tersebut dianggap mahal pedagang lantaran ukuran kios yang didapat kurang memadai, terutama untuk bongkar muat. Ini disampaikan langsung Ridho, seorang pedagang di Pasar AKAP Pekanbaru. Baginya ukuran kios yang ada di Pasar Induk tidak memadai, terutama bagi pedagang sayuran. "Ukuran kios cuman 4 kali 3 meter, sementara pedagang di sini hampir sebagian besar menjual sayuran. Contoh lah seperti pedagang kentang kalau mereka bongkar muat barang dengan ukuran kios segitu ya tidak akan cukup," sesal Ridho, Selasa (2/7/2024). Selain itu menurutnya harga sewa kios yang ditetapkan juga cenderung tinggi. Ditambah akses transportasi untuk bongkar muat barang di Pasar Induk Pekanbaru tidak memadai. "Harga sewanya Rp400 juta itu juga cuma hak pakai selama 20 tahun, bukan hak milik. Jatuhnya kami ngontrak selama 20 tahun. Yang kedua parkiran nya juga tidak cocok, tidak muat disitu parkir. Pedagang semua punya mobil, belum lagi konsumen, lain lagi truk. Di sini tiap hari 30 truk bongkar muat. Kalau truk ini mana mau disuruh ngantre," jelasnya. Sembari menunggu pelanggan, dirinya menyampaikan keluh kesah terkait kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak menguntungkan pedagang. “Sudahlah mahal, tidak bisa dimiliki permanen pula. Mending kami para pedagang ini patungan sama-sama, beli tanah di tempat yang kami mau. Jelas pula itu bisa kami tempati selamanya,” jelasnya. Ridho menjelaskan, tidak ada satupun pedagang yang sepakat dengan relokasi tersebut. “Iya harusnya Mei kemarin pindah, tapi tak ada yang mau. Setelah itu juga tidak dihubungi lagi kelanjutannya bagaimana. Toh kami juga sudah nyaman di sini, paling cuma bayar Rp 15 ribu per hari untuk uang kebersihan dan listrik,” terangnya. Dirinya berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil dari pada pihak swasta. Penulis: Dini |
||||||
|
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |