SELATPANJANG - Akun Facebook ketua
organisasi sosial Mitra VJ, Rosihan Afrizal dilaporkan oleh salah satu tim pemenangan Bupati Kepulauan Meranti yang bernama Dasuki.

Dari keterangan dalam surat laporan polisi, Rosihan dituduh memposting status di media sosial Facebook yang dinilai melakukan dugaan penyebaran berita bohong pada Agustus lalu.

Terkait hal itu, Rosihan pun akan diminta keterangannya di Unit Tipiter Satreskrim Polres Kepulauan Meranti pada Senin (20/9/2021) mendatang.

Diketahui, Rosihan mengunggah status di Facebook dengan menyinggung program berobat gratis menggunakan KTP. Status itu berbunyi "Hari ini saya bawa istri berobat di RSUD Istri saya tak punya BPJS dan SKTM Persyaratan memang cukup bawa KTP saja Tapi tak gratis Tetap Bayar di kasir".

Postingan ini dibuat tepat 3 hari setelah Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil meresmikan layanan berobat gratis untuk masyarakat Meranti cukup dengan membawa KTP saja di RSUD.

Tak pelak, status itu pun memunculkan berbagai macam tanggapan dan juga menimbulkan berbagai macam pertanyaan dan opini yang waktu itu masyarakat belum mengetahui persis penjelasan terkait program tersebut.

Diceritakan Rosihan waktu itu, Kamis (5/8/2021) ia dimintai melunasi tagihan sebesar Rp100.000 di kasir RSUD Kepulauan Meranti sebelum mendapat pelayanan di Poli Kandungan. Jumlah itu sudah termasuk biaya pendaftaran, jasa konsultasi dokter, dan lainnya

Dia pun sempat kaget, karena program yang cetus Bupati itu tidak terbukti di lapangan. Pasalnya pemerintah kabupaten telah merilis bahwa berobat cukup membawa KTP dan gratis sejak dilauncing tanggal 2 Agustus 2021.

"Waktu itu saya membawa istri berobat ke RSUD Kepulauan Meranti, kami tak pakai BPJS ataupun SKTM. Waktu itu saya tidak dimintai KTP dan saya juga tidak membawanya, namun saya berjanji akan segera membawanya. Namun setelah masuk ke Poli Kandungan saya malah diminta kembali ke kasir untuk melunasi sejumlah tagihan, waktu itu jumlahnya Rp100 ribu," cerita Rosihan.

Dikatakan Rosihan, tidak pun membawa KTP, namun ia berharap pihak RSUD sudah memahami apa yang telah menjadi prosedur yang jalani selama ini dalam membantu pasien berobat.

Untuk diketahui, Mitra VJ adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Dikatakan Rosihan pihaknya sudah lebih dari enam tahun yang lalu berurusan dengan pihak rumah sakit plat merah itu. Dia pun terlibat langsung dalam hal pengurusan administrasi dan merujuk pasien sakit dari berbagai pelosok desa di Kepulauan Meranti.

"Kita sudah sangat sering berurusan dengan pihak RSUD dan tentunya mereka sangat memahami hal itu. Tak jarang saya tidak melengkapi persyaratan yang diminta, namun saya berjanji akan segera mengurusnya. Setelah pasien dilakukan penanganan, biasanya persyaratan itu sudah lengkap," ungkapnya.

"Saya ingin membuktikan apa yang diucapkan bupati, namun ternyata masih banyak yang bingung dengan mekanisme program ini. Seharusnya kan harus ada sosialisasi seperti apa pengurusannya," kata Rosihan lagi.

Tidak ingin kejadian serupa terjadi kepada yang lain, Rosihan menyebarkan apa yang telah dialami di laman media sosial.

"Kita tak mau ini juga terjadi pada masyarakat yang lain, makanya informasi ini saya buka ke publik. Saya sertakan juga foto bukti lunas yang saya terima dari kasir," ujar Rosihan .

Sebagai warga yang baik dan taat hukum, Rosihan akan memenuhi panggilan pihak penyidik Polres dan memberikan keterangan yang sesungguhnya terjadi. Dia pun tak menyangka Bupati melaporkan dirinya ke pihak kepolisian dan dia pun menganggap peristiwa itu sudah berlalu.

"Sebagai warga yang taat hukum, saya akan penuhi panggilan pihak kepolisian. Saya pun tidak pernah menyangka Bupati melaporkan hal ini, padahal waktu itu kejadiannya sudah selesai, Bupati juga sudah mendatangi RSUD dan saya juga sudah menghapus postingan itu dua hari setelah itu," pungkasnya.

Adapun Dasuki yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan jika laporan yang telah dibuatnya berdasarkan perintah Bupati, berharap laporan ini akan dijadikan pelajaran bagi netizen yang berusaha menyebarkan kabar bohong.

Sementara itu, Firman dan beberapa warga Kepulauan Meranti lainnya merasa terbantu dengan hadirnya Mitra VJ yang bergerak di bidang sosial, khususnya menolong orang sakit untuk dirujuk ke RSUD.

"Dia seolah punya kepuasan batin yang tinggi jika berhasil menolong orang sakit, mulai dari mengurus dokumen, transportasi bahkan mencari sumber biaya bagi yang tidak mampu. Beliau bukan tipikal yang suka meminta-minta, tapi jika sudah menyangkut orang sakit, beliau sanggup jadi pengemis sekalipun jika sudah kepepet," kata Firman.

Dikatakannya, sungguh salah kaprah jika orang yang mempunyai jiwa sosial tinggi itu dilaporkan karena persoalan kecil dan itu terjadi hanya kesalahan komunikasi saja.

"Ini persoalan kecil dan hanya salah komunikasi saja, sungguh sangat disayangkan jika orang yang mempunyai jiwa sosial tinggi dan membantu orang yang kesusahan ini harus dilaporkan. Sungguh ini berita duka yang mendalam, dilaporkan hanya karena sebuah postingan keluhan di RSUD Kepulauan Meranti. Tapi saya yakin, pihak Kepolisian sangat profesional dalam menilai sebuah masalah. Terlepas apapun nanti keputusannya. Saya sangat berharap semoga musibah ini segera berlalu agar beliau bisa kembali all out untuk menolong orang yang sedang dalam kesusahan, karena tak banyak orang seperti beliau. Di satu sisi harus jadi kepala keluarga dan disisi lainnya harus selalu siaga untuk sosial," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil telah merespon cepat isu yang beredar di media sosial terkait warga berobat di RSUD Meranti tetap bayar meskipun sudah membawa KTP, padahal dia telah memutuskan menggratiskan sejak 2 Agustus kemarin.

Bupati Adil dan beberapa pejabat langsung mendatangi RSUD dan meninjau proses pelayanan kesehatan (Yankes) pada Kamis (5/8/2021).

Bupati langsung mendatangi RSUD Meranti, tepatnya di bagian pendaftaran dan kasir untuk mencari tahu kebenarannya.

Setibanya di sana, Adil disambut oleh Kepala Ruang RSUD Meranti yang menjelaskan secara rinci kronologis kejadian yang memunculkan isu tersebut.

Dari keterangan Kepala Ruang Pendaftaran RSUD Meranti, dirinya mengaku kedatangan warga yang ingin mendaftarkan pasien untuk berobat.

Kemudian, petugas meminta KTP atau identitas pasien untuk didaftarkan. Namun tidak dapat dipenuhi dengan alasan tidak membawa KTP. Otomatis pendaftaran berobat gratis kepada pasien bersangkutan tidak dapat dilakukan.

"Saat kami tanya ia menjawab kami tidak membawa identitas sama sekali," ucap Kepala Ruang Pendaftaran RSUD menirukan bahasa kerabat pasien.

Selanjutnya, warga yang mengaku kerabat pasien itu ngotot kepada petugas ingin tetap dirawat dengan mengatakan jika tidak bisa tanpa KTP, memilih sebagai pasien umum saja.

"Ya sudah, kami pakai layanan pasien umum saja," ujar Kepala Ruang Pendaftaran RSUD Meranti, kembali menirukan bahasa kerabat pasien.

Mendengar hal itu, petugas pendaftaran tidak bisa berbuat apa-apa karena merupakan permintaan pasien sendiri. Singkat cerita, sesuai prosedur yang berlaku di RSUD Meranti selama ini, untuk pasien umum atau yang tidak mengantongi KTP Meranti, tetap harus membayar biaya perawatan.

Menyikapi kejadian itu, Bupati Kepulauan Meranti HM Adil, meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menyikapi isu yang beredar di media sosial, apalagi untuk isu yang belum jelas duduk perkaranya.

Kembali ditegaskan Bupati Adil, layanan berobat gratis untuk masyarakat Meranti cukup menggunakan KTP sudah diresmikan dan akan terus berjalan selama kepemimpinannya.

Bupati juga mengingatkan kepada warga jangan sampai membuat isu yang hanya akan memancing kegaduhan di tengah masyarakat.

"Saya sebagai Bupati mengingatkan kepada masyarakat jangan sampai membuat isu yang tidak benar yang dapat memancing kegaduhan, hal itu bertentangan dengan UU dan bisa dituntut secara hukum," ujarnya.

Penulis : Ali Imroen