SELATPANJANG - Kebijakan Bupati Kepulauan Meranti yang memotong gaji pegawai honorer sebesar 35 persen menjadi perhatian publik di kabupaten termuda di Riau ini.

Hal ini menjadi sorotan karena kebijakan yang diambil sangat tidak pro rakyat dan mengabaikan kepentingan orang banyak dan dianggap hanya mementingkan kepentingan politiknya.

Berbagai pihak menyoroti tentang keputusan yang diambilnya, salah satunya Presiden Menebas Center, Mahmuzin Taher yang dulunya menjadi lawan politik saat Pilkada.

Mahmuzin mengatakan, walaupun dirinya berada jauh dan tidak bermastautin di Kepulauan Meranti, namun dia terus saja memantau setiap perkembangan yang terjadi.

Menurutnya, hiruk-pikuk persoalan honorer dipotong 35 persen seperti diskon di supermarket Giant yang baru-baru ini tutup karena tidak mampu bertahan ditengah pandemi.

"Persoalan honorer yang gajinya dipotong 35 persen ternyata bukan saja barang di Giant supermarket sebelum ditutup permanen. Honorer dipaksakan memberikan diskon, mudah-mudahan tidak berakhir dengan tutup permanen," kata Mahmuzin.

Dikatakan, secara pribadi dirinya sangat merasakan atmosfer keresahan akibat defisit anggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal itu menurutnya mungkin disebabkan besarnya ekspektasi anggaran kemudian ditambah kondisi realita defisit yang merupakan carry over setiap tahunnya ditambah lagi akibat turbulensi kondisi pandemi Covid-19.

Dikatakan lagi, sebenarnya ada nilai tambah bagi pemerintah yang mengatakan sejak awal anggaran kurang akibat diganggu pandemi Covid-19. Namun hal itu lebih banyak minusnya bagi masyarakat karena kesulitan ekonomi dan efek sosial, tetapi kondisi itu sudah bisa diketahui sebelumnya.

"Persoalan honorer ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Walaupun ada strategi yang merupakan produk turunan untuk merealisasikan visi misi dan kita meyakini tujuannya baik yaitu untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat walaupun kontradiksi dengan realitanya namun perlu kita sepakati honorer adalah sebutan untuk status kepegawaian di pemda dan mereka adalah bagian dari masyarakat Meranti dan bukan TKA yang diimport dari China," ungkap Mahmuzin.

Diungkapkan lagi oleh Mahmuzin, gaji yang diterima oleh para pegawai honorer bukanlah untuk mencari mata yang uangnya diendapkan ke Bank, namun mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ikut menstimulasi ekonomi di daerah dengan membelanjakan uang yang didapatkan ke warung-warung kecil.

Mahmuzin mengatakan, bisa jadi gaji yang diterima setiap bulannya habis dalam hitungan hari dan bisa dipastikan juga aliran dana masuk ke jantung ekonomi masyarakat yang diterima secara legal berdasarkan SK honorer yang jelas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah

"Dan saya juga sangat yakin jika gaji yang diterima mayarakat yang statusnya pegawai honorer tersebut tidak untuk diendapkan di Bank sehingga menjadi kaya raya karena menyedot dana yang bersumber dari APBD tersebut atau hilang karena masuk kantong atau tidak tercatat sebagai penyumbang PDRB sehingga tidak ikut menstimulus giat ekonomi daerah atau mirisnya lagi dibawa keluar dari daerah. Namun faktanya gaji yang diterima akan langsung habis untuk beli beras, keperluan rumah tangga lainnya dan untuk bayar hutang ke warung tetangga yang setiap hari memonitor jalan gaji akan keluar," ujarnya.

Secara kasat mata, kondisi perekonomian di Kepulauan Meranti sangat sulit, hal itu dipicu oleh beberapa faktor salah satunya tidak tersedianya lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran yang bertambah tinggi. Hal ini tentunya tidak terjadi di Kepulauan Meranti tetapi juga di daerah lain terutama di kabupaten tetangga walaupun rasio kesulitannya berbeda-beda.

"Jika para honorer didesak untuk mengambil alernatif resign kemudian opsi terakhir memutuskan hijrah ke wilayah tetangga atau kabupaten lain yang mungkin merupakan bagian kecil dari skenario yang menjadi harapan atau output dari kebijakan pemda dari issue ini, mudah-mudahan asumsi saya salah namun jika benar saya memiliki pandangan bahwa strategi tidak akan berjalan maksimal karena tidak akan ada lapangan pekerjaan alternatif tersedia luar sana, kalau pun ada kompetisi sangat berat sehingga peluangnya sangat kecil sementara di Meranti tidak tersedia fasilitas penunjang yang harusnya disiapkan dari jauh-jauh hari untuk mereka bisa hijrah ke wiraswasta baik itu sektor UMKM maupun sektor lainnya karena ada beberapa faktor yang masih menjadi penghambat untuk menumbuh kembangkan giat wiraswasta disini," ungkapnya.

"Jika para honorer terpancing kemudian berhasil memaksakan diri hijrah pada saat ini karena marah dengan diskon paksa 35 persen, maka kelompok yang eksodus tersebut akan terjebak di situasi lebih sulit ibarat sudah jatuh ketimpa tangga pula dan akhirnya terlantar dikampung sendiri, sehingga hal ini tidak dipungkiri akan menghambat pertumbuhan IPM kita dan menimbulkan efek domino sosial lainya. Jadi menurut saya, saat ini momentumnya belum tepat dan tidak mesti melakukan landing darurat atau kalau dalam istilah di dunia pelayaran disebut Jettison yaitu aksi membuang sebagian muatan di laut karena kapal oleng akibat akan datang badai. Namun ini belum waktunya juga, karena ini masih gelombang besar atau cuaca buruk bukan badai dan masih bisa dilakukan upaya penyelamatan lainnya yang salah satunya berlindung sambil menunggu cuaca membaik," ungkapnya lagi.

Disarankan kepada pemerintah untuk tidak melaksanakan pembangunan dengan mengandalkan kekuatan APBD namun harus bangun ekonomi kerakyatan dan menggenjot kearifan lokal masyarakat.

"Dengan mengurangi beban honorer kemudian dialihkan untuk program berbasis bansos atau bagi-bagi kemudian melaksanakan pembangunan hanya mengandalkan kekuatan APBD murni maka kekhawatiran kita akan terjebak pada kesulitan anggaran yang berkepanjangan. Saran saya sebagai bagian dari masyarakat Kepulauan Meranti, Pemerintah daerah harus membuat trobosan serius yang berbasis output bukan berbasis proses yang dipertontonkan setiap hari layaknya konten youtuber yang mengejar subscriber. Bangun ekonomi kerakyatan dan genjot kearifan lokal yang merupakan potensi daerah dan berada di depan mata seperti sektor akses, jasa dan agro," ungkapnya.

Terakhir disampaikan, penting bagi pemerintah daerah untuk mengimbangi setiap persoalan dan tidak harus selalu membebaninya ke masyarakat dan mudah-mudahan setiap permasalahan yang terjadi dijadikan hikmah.

"Sama sama kita petik hikmah dari keadaan ini karna tidak ada istilah kebetulan di setiap persoalan dan tetaplah optimis karena selalu ada rahasia di balik semua kejadian.Begitu juga bagi pemerintah daerah semoga tetap optimis dalam bekerja membangun Meranti. Menurut saya kepala daerah memang harus memiliki produk dari hasil pemikirannya sendiri apapun itu menurutnya bagus dan dapat diimplementasikan agar tidak ambigu dalam mengambil keputusan disaat sulit. Dan jadikan kritik dan saran sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dalam upaya menyempurnakan output dari pikiran sendiri apapun itu hasilnya," pungkasnya. (Rls)