PEKANBARU - Pengamat kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Riau, Aidil Haris, menilai cara Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam menangani Covid-19 tidak tepat sehingga menimbulkan banyak efek. Salah satunya, pemberian sanksi berupa penutupan sementara kepada Asia Heritage.

Menurut akademisi bergelar doktor itu, terdapat banyak masalah dalam kebijakan yang dibuat Pemko Pekanbaru. Contohnya dalam Surat Edaran (SE) Walikota Nomor 10/SE/2021 yang meminta tempat hiburan dan pusat perbelanjaan seperti mal/PUB/cafe/restoran untuk tutup hingga 17 Mei 2021. Namun dalam SE itu tidak diatur mengenai tempat wisata.

Setelah terjadi kerumunan di Asia Heritage pada Sabtu (16/5/2021), baru dikeluarkan SE Walikota selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru Nomor 1586/STP/SEKR/V/2021 yang meminta tempat wisata tutup hingga 23 Mei nanti.

"Penanganan Covid-19 di Pekanbaru ini tidak terarah. Kebijakan yang dilahirkan tidak mempertimbangkan berbagai pihak. Pembatasan yang dilakukan juga tidak efektif," kata Aidil Haris kepada wartawan halloriau, Selasa (18/5/2021).  
Aidil Haris mengatakan, seharusnya Pemko Pekanbaru lebih tegas dalam membuat kebijakan agar tidak merugikan pihak tertentu.

"Sebelum membuat aturan baru, harusnya Pemko evaluasi dulu penanganan sebelumnya. Misalnya PSBB, penerapan New Normal, itu ada tidak evaluasinya? Bagaimana hasil evaluasinya?" katanya.

Penulis: Wahid
Editor: Rico