PEKANBARU - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto resmi mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, dengan target penyelesaian CPNS pada Juni 2025 dan PPPK pada Oktober 2025.

Kebijakan ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, yang menilai langkah ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap tenaga pendidik dan ASN di Indonesia.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mendengar aspirasi kami. Ini kabar gembira bagi seluruh CPNS dan PPPK 2024 yang menantikan kepastian status mereka. Kami berharap semua tahap, baik R1, R2, maupun R3 PPPK 2024, dapat tuntas sesuai jadwal, yakni Oktober 2025," ujar Ekowi.

Sebagai tokoh muda pendidikan di Riau, Ekowi juga mendorong pemerintah daerah di Provinsi Riau serta kabupaten/kota se-Riau untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan administrasi, terutama dalam pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH).

"Jika semua proses telah rampung, kami harap SK PPPK tahap 1 bisa segera diterbitkan setelah Lebaran, sekitar April 2025, agar tidak ada keterlambatan dalam pengangkatan," tambahnya.

Sebelumnya, keputusan percepatan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dalam keterangannya, Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan ASN di berbagai sektor.

Pengangkatan CASN akan dipercepat. Untuk CPNS, penyelesaiannya ditargetkan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK seluruhnya harus selesai paling lambat Oktober 2025.

Ia juga menekankan bahwa kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah harus segera melakukan analisis dan simulasi guna memastikan proses pengangkatan berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh CASN 2024 dapat segera bertugas, memperkuat pelayanan publik, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Pemerintah daerah pun diminta bergerak cepat agar proses administrasi tidak menjadi hambatan dalam percepatan pengangkatan ASN.

Editor: Riki