TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Bupati Inhil, H. Herman, menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dengan mengedepankan asas manfaat dan skala prioritas.

“Jika ditemukan ada yang tidak urgen atau yang tidak skala prioritas akan dicoret dan dipangkas. Prinsip asas manfaat dan skala prioritas wajib diterapkan dalam rangka mematuhi instruksi Presiden Prabowo tentan efesiensi anggaran,” ujar Herman dilansir dari Tribun Pekanbaru.

Menurutnya, kondisi keuangan Kabupaten Inhil saat ini dalam posisi sulit, bahkan mengalami defisit anggaran yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Anggaran Pemkab Inhil saat ini seperti besar pasak daripada tiang. Artinya, pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Oleh karena itu, kita akan mendahulukan program yang benar-benar berskala prioritas," tegasnya.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa beberapa pos anggaran yang akan dievaluasi dan dipangkas mencakup biaya seminar, pelatihan, perayaan seremonial, studi banding, serta perjalanan dinas pejabat.

"Hal lain yang dipandang minim manfaat akan dipangkas dan dikurangi secara signifikan agar tidak ada lagi kebocoran dan pemborosan anggaran," tambahnya.

Khusus untuk perjalanan dinas, Pemkab Inhil akan memberlakukan pembatasan jumlah personel yang ikut serta dalam perjalanan kerja pimpinan daerah. Kebijakan ini berlaku bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pejabat lainnya.

“Minimalis personil, namun maksimal dalam kinerja. Teamwork Transformasi Birokrasi Inhil Kedepan adalah produktif mencari peluang anggaran untuk dibawa pulang membangun daerah,” pungkas Herman.