PEKANBARU - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) Provinsi Riau mendatangi kantor BPK Riau, Jumat (28/2/2025).

Koordinator Lapangan, Risman menyebutkan pihaknya menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau, untuk segera melakukan audit anggaran perjalan dinas seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Siak periode 2019-2024.

"Kita meminta BPK segera melakukan audit atas pelanggaran dan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan sejumlah pimpinan di DPRD Siak," kata Risman, Jumat (28/2/2025).

Selain itu, massa aksi juga meminta BPK Riau melakukan audit dugaan penyalahgunaan kewenangan dan keuangan di Dinas PUPR Kabupaten Siak tahun 2023-2024.

"Kita minta untuk segera periksa Irving Kahar yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Siak," katanya lagi.

Adapun empat tuntutan massa dalam aksi demo tersebut adalah:

1. Meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Riau untuk melakukan audit terhadap wewenang dan penyalahgunaan keuangan Dinas PUPR Kabupaten Siak tahun 2023/2024 yang saat itu dipimpin Irving Kahar.

2. Meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Riau untuk juga mengaudit serta memeriksa seluruh Pimpinan DPRD Kabupaten Siak periode 2019/2024 atas dugaan perjalanan dinas fiktif dan penyalahgunaan keuangan di Dinas PUPR Kabupaten Siak tahun 2023/2024.

3. Mendesak Polda Riau dan Kajati Riau untuk melakukan pengusutan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dan perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh seluruh Pimpinan DPRD Kabupaten Siak periode 2019/2024 dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Siak, berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor.

4. Apabila tuntutan diatas tidak dapat diindahkan, maka kami dari (AMPUN) Riau akan menggelar aksi lanjutan di depan Kejati Riau.

Penulis: Yuni
Editor: Riki