PEKANBARU - Fenomena pengunduran diri pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali terjadi. Kali ini, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Imron Rosyadi, resmi mengundurkan diri.

Surat pengunduran dirinya bertanggal 24 Februari 2025, dan saat dikonfirmasi, Imron membenarkan informasi tersebut.

"Iya, informasi itu betul," katanya singkat, Rabu (26/2/2025).

Ketika ditanya alasan pengunduran dirinya, ia menyebut sudah mencantumkannya dalam surat resmi yang telah disampaikan. Namun, saat didesak lebih lanjut, Imron tak menampik bahwa dirinya berencana melanjutkan karir di pemerintah pusat jika ada kesempatan.

"Sebetulnya mau pindah ke pusat jika ada kesempatan. Insya Allah, sekarang baru mau menjajaki, mohon doanya," ungkapnya.

Menariknya, dalam kurun waktu kurang dari setahun, sudah empat pejabat eselon II Pemprov Riau yang mengundurkan diri dari jabatannya. Diantaranya yakni Zainal Arifin – Direktur RSJ Tampan Riau (April 2024).

Rahmad Ramadyanto – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (April 2024). Mamun Murod – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau (Februari 2025). Dan kini Imron Rosyadi – Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau (Februari 2025).

Pengunduran diri ini terjadi di tengah perubahan kepemimpinan di Riau. Saat Zainal Arifin dan Rahmad Ramadyanto mengundurkan diri, SF Hariyanto menjabat sebagai Penjabat Gubernur Riau. Sementara itu, saat Mamun Murod mundur, kepemimpinan sudah beralih ke Rahman Hadi.

Kini, Riau telah memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif, yakni Abdul Wahid dan SF Hariyanto.Alasan beragam, dari karir hingga fokus pada Keluarga.

Mamun Murod, misalnya, menyatakan bahwa dirinya merasa sudah cukup dalam pengabdian sebagai ASN hingga tingkat eselon II. Ia ingin fokus membangun usaha pribadi dan memberi waktu lebih bagi keluarganya.

"Saya ingin mencoba dunia usaha. Sekaligus juga ingin memberikan waktu yang lebih luas untuk keluarga," katanya.

Sementara itu, Zainal Arifin menegaskan bahwa keputusannya mundur murni untuk berkarir di pemerintah pusat, bukan karena tersandung kasus hukum.

"Saya mengajukan pindah ke pusat. Jadi tak betul kalau ada isu saya mundur karena adanya kasus hukum. Karena saya tidak ada merugikan orang lain," ujarnya.

Fenomena mundurnya beberapa pejabat tinggi dalam waktu berdekatan tentu menjadi perhatian. Apakah ini murni keputusan pribadi masing - masing pejabat, atau ada faktor lain yang mendorong mereka untuk meninggalkan jabatan di Pemprov Riau?Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Riau terkait tren ini.

Namun, yang jelas, pengunduran diri ini mencerminkan adanya dinamika di dalam birokrasi pemerintahan daerah, baik dari segi peluang karir, kepuasan kerja, maupun tantangan yang dihadapi pejabat dalam menjalankan tugasnya.

Penulis: Rivo
Editor: Riki