SELATPANJANG - Harapan 15 mantan Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dilantik kembali dengan masa jabatan dua tahun dan melanjutkan pembangunan di desanya masing-masing akhirnya kandas.

Langkah itu terhenti setelah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) setelah menindaklanjuti dengan telah melakukan upaya koordinasi Pemerintah Provinsi Riau serta mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa via Zoom yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri berkaitan dengan Putusan MK tersebut.

Selain itu, terdapat surat dari Biro Hukum Provinsi Riau yang memperkuat pendapat hukum terkait Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3/333/SJ tentang Penjelasan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024. Surat tersebut mengacu pada Surat Mendagri sebelumnya, Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tertanggal 5 Juni 2024, yang menyebutkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa hanya mengakomodir mereka yang masa jabatannya berakhir pada bulan Februari, Maret dan sampai dengan April 2024.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti, Asrorudin, menyatakan bahwa berdasarkan keputusan tersebut, 15 mantan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 19 Desember 2023 tidak dapat dilantik kembali. "Kami telah melakukan koordinasi dan keputusannya tetap mengacu pada surat sebelumnya; mereka tidak bisa dilantik lagi. Kami tidak dapat melangkahi keputusan pemerintah melalui Mendagri yang telah dibuat," ujar Asrorudin.

Asrorudin menambahkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang sangat baku dan tidak dapat ditafsirkan kembali sehingga menimbulkan makna lain. Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Februari, Maret dan sampai dengan April 2024 dapat diperpanjang sesuai ketentuan undang-undang ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 juga mempertegas bahwa perpanjangan masa jabatan hingga 8 tahun berlaku bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir hingga April 2024, kecuali bagi desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa. Sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku bagi 15 mantan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 19 Desember 2023,

Pada 27 Juni 2024, Pemkab Kepulauan Meranti telah mengukuhkan masa jabatan 70 kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Secara keseluruhan, terdapat 96 kepala desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun, 25 jabatan kepala desa lainnya masih dipegang oleh Penjabat (Pj) dan 1 Pelaksana Tugas (Plt) akibat adanya pengunduran diri, kematian, atau sebab lainnya.

"Kami telah melaksanakan amanat tersebut, di mana dalam putusan MK itu hanya mempertegas masa jabatan 6 tahun menjadi 8 tahun, dan itu sudah dilaksanakan pengukuhannya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi kepala desa yang masa jabatannya telah berakhir sebelum periode yang ditetapkan," jelas Asrorudin.

Dengan demikian, 15 mantan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 19 Desember 2023 tidak dapat dilantik kembali untuk masa jabatan dua tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun 15 kepala desa tersebut yakni
Desa Kedabu Rapat Mahadi, Desa Sendaur Ardianto MM, Desa Sokop Irwan, Desa Bina Maju Zahari, Desa Segomeng Ahmad Saleh, Sialang Pasung Rudianto, Desa Melai Sulaiman, Desa Kayu Ara Jon Patimura, Desa Tanjung Bunga, Hasan, Desa Teluk Ketapang Toni Anuar, Sungai Tohor Efendi SE, Desa Lukit, Jumilan, Desa Putri Puyu, Syahrul, Desa Mekar Sari Erman Spd, dan Desa Tanjung Bakau, Fathur Rohman.

Sebelumnya Mantan Kepala Desa Kedabu Rapat, Mahadi mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pemerintahan desa di Indonesia. Selain memberikan waktu yang lebih panjang bagi kepala desa untuk merealisasikan visi dan misi mereka, keputusan ini juga menjadi bentuk pengakuan terhadap perjuangan para kepala desa dalam mencari keadilan.

Disebutkan, masa jabatan yang terbilang singkat belum cukup untuk mengakomodir kepentingan masyarakat

"Masa jabatan 6 tahun dianggap belum cukup untuk menuntaskan visi dan misi yang telah dirancang, apalagi persoalan di desa sering kali memuncak pasca Pilkades," ujarnya.

Penulis : Ali Imroen