PEKANBARU - Ribuan tenaga honor di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menghadapi kecemasan terkait kebijakan terbaru dari pemerintah pusat yang berpotensi memangkas tenaga honor di daerah. Keresahan ini muncul setelah adanya arahan tegas untuk tidak merekrut tenaga honor baru.

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, menegaskan bahwa tenaga honor lama masih dapat terus bekerja. Namun, ia melarang keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perekrutan baru.

"Kami sudah menyampaikan kepada semua OPD agar tidak ada penambahan tenaga honor baru. Jangan sampai ada perubahan nama," ujar Roni dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

Instruksi tersebut langsung merespons surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima Roni. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan status tenaga honor agar tidak ada pengangkatan tenaga baru dengan nama berbeda.

"Arahan pusat jelas, tidak boleh ada penggantian nama atau pengangkatan baru terhadap tenaga honor," tambahnya dikutip dari pekanbaru.go.id.

Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru menunjukkan jumlah tenaga honor di lingkungan Pemko Pekanbaru mencapai hampir 9.000 orang. Mereka tersebar di berbagai OPD, dengan sebagian besar bekerja sebagai tenaga teknis.

Langkah ini menimbulkan dilema tersendiri bagi Pemko Pekanbaru. Di satu sisi, keberadaan tenaga honor menjadi tulang punggung pelayanan publik. Di sisi lain, pemerintah pusat berkomitmen mengurangi ketergantungan terhadap tenaga honor sebagai bagian dari penataan kepegawaian nasional.

Tenaga honor di Pekanbaru kini hanya bisa berharap agar kebijakan ini tidak berujung pada pemutusan kerja massal yang dapat mengganggu pelayanan publik dan kesejahteraan mereka. (*)