PEKANBARU - Sebagai respons terhadap instruksi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah menyiapkan strategi efisiensi anggaran guna mengoptimalkan penggunaan dana daerah agar lebih fokus pada program-program prioritas. Langkah ini mencakup pengurangan atau penghapusan kegiatan yang dianggap kurang esensial.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pendampingan intensif (coaching clinic) dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan efisiensi anggaran berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kita harus melakukan efisiensi anggaran. Saat ini, kami sedang menggelar coaching clinic kepada semua OPD. Mau tidak mau, kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan," ujar Job Kurniawan, Senin (10/2/2025).

Ia menambahkan bahwa Pemprov Riau telah memiliki daftar kegiatan yang akan dirasionalisasi maupun yang tetap dijalankan. Namun, eksekusi kebijakan ini masih menunggu Instruksi Presiden (Inpres) resmi.

Meskipun rincian kegiatan yang akan dipangkas belum diumumkan, Job menegaskan bahwa pengurangan anggaran akan difokuskan pada kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta biaya makan dan minum. Sebaliknya, belanja wajib seperti gaji pegawai, pembayaran listrik, air, dan kebutuhan dasar lainnya tidak akan terdampak.

Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, Pemprov Riau berharap pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif, dengan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Potensi rasionalisasi pada kegiatan seremonial dan perjalanan dinas bisa mencapai 50 persen. Ini merupakan langkah yang harus diambil sesuai instruksi Presiden. Anggaran akan lebih difokuskan untuk kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," pungkasnya, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)