PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bakal melakukan pemangkasan atau rasionalisasi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2025.

Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, mengatakan hal tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana di tengah berbagai tantangan fiskal. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada sejumlah program kerja di berbagai sektor," kata M Job Kurniawan, Senin (10/2/2025).

Job menyebutkan, Pemprov Riau masih menunggu surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk bisa mengeksekusi perencanaan dana yang telah disusun.

"Pemprov Riau sedang melakukan coaching clinic dengan seluruh OPD. Sesuai dengan Instruksi Presiden, kita sudah punya perencanaan dana, tapi belum bisa dieksekusi karena masih menunggu edaran dari Mendagri. Mudah-mudahan dalam minggu ini keluar, sehingga bisa langsung dieksekusi," ujarnya.

Adapun efisiensi anggaran tersebut, akan difokuskan pada kegiatan yang bersifat seremonial, perjalanan dinas (SPPD), dan lain-lain.

Lebih lanjut dikatakan Job, Pemprov Riau berpotensi memangkas anggaran hingga 50 persen. Namun, kebijakan ini tidak akan menyentuh belanja wajib seperti gaji pegawai, pembayaran listrik, dan tanggungan wajib lainnya.

"Dengan langkah ini, Pemprov Riau berharap alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja langsung yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan program prioritas daerah," pungkasnya.

Penulis: Yuni
Editor: Riki