PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah mempersiapkan dua opsi strategis untuk pengelolaan sampah setelah berakhirnya masa kerjasama dengan PT Ella Pratama Prakasa (EPP) pada pertengahan tahun 2025.

Kontrak kerjasama antara Pemko dan PT EPP, yang bertanggung jawab atas pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) Muara Fajar, akan berakhir pada 2 Juli 2025.

"Kerjasama dengan pihak ketiga ini sampai 2 Juli, tapi setelah itu kan tidak tahu siapa pengelola sampah," ujar Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat dilansir dari Pekanbaru.go.id.

Dua opsi yang sedang dipertimbangkan akan menjadi bahan masukan penting bagi Walikota Pekanbaru definitif dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah kota.

Opsi pertama adalah pengelolaan pengangkutan sampah secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melalui sistem sewa armada angkutan sampah.

"Pertama sewa angkutan sampah dikelola oleh DLHK. Dia akan mengangkut sampah dengan sistem sewa angkutan. Jadi anggaran angkutan tetap di DLHK," ucapnya.

Opsi kedua melibatkan penyerahan tanggung jawab pengangkutan sampah kepada masing-masing kecamatan, juga dengan sistem sewa armada.

"Opsi kedua, anggaran sewa angkutan sampah itu dipindahkan ke anggaran masing-masing kecamatan. Sehingga sampah di masing-masing kecamatan dikelola oleh camat, lurah hingga RT/RW," papar Roni Rakhmat.

Jika opsi kedua dipilih, DLHK akan fokus pada tugas pembersihan jalan dan TPA Muara Fajar. Untuk itu, Pj Walikota telah meminta DLHK untuk melakukan kajian mendalam terkait rencana ini, yang hasilnya akan diserahkan kepada walikota definitif sebagai bahan pertimbangan.