PEKANBARU - Larangan penjualan LPG 3 kilogram atau elpiji 3 Kg ke pengecer sudah berlaku sejak 1 Februari 2025. Larangan ini mendapat respon dari Komisi II DPRD Kota Pekanbaru.

Menurut Anggota Komisi II Rizky Bagus Oka, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat sebagai bentuk pemangkasan rantai distribusi dan meminimalisir permainan harga dari ketentuan yang ada.

"Tentunya kebijakan ini harus dijalankan, karena ketika gas elpiji ini sudah masuk ketingkat pengecer tentu akan ada harga tambahan dari harga jual ditingkat agen," ungkap Rizky Bagus Oka, Senin (3/2/2025).

Politisi Gerindra ini juga menilai aspek kebutuhan masyarakat akan harga Elpiji yang sesuai dengan regulasi menjadi pertimbangan dikeluarkannya kebijakan tersebut.

"Tidak hanya dari sisi keamanan, kita juga melihat dari sisi kebutuhan masyarakat akan harga yang sesuai ketentuan (HET) juga sangat penting, karena akan ada peningkatan harga ditingkat pengecer. Untuk meminimalisir hal ini sama-sama kita tengakan aturan dan kebijakan yang sudah dibuat," ujarnya lagi.

Oka juga berharap implementasi perubahan ini perlu dilakukan sebaik mungkin agar masyarakat tetap mudah mendapatkan gas elpiji 3 kilogram dengan harga yang sesuai. Tidak ada lagi pihak agen yang menjual elpiji 3 kilogram kepihak penngecer untuk menjamin terpenuhinya permintaan masyarakat.

"Pihak agen jangan mengambil porsi keuntungan dari sana (menjual kepengecer), kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi dan dilihat distribusinya, jangan melihat keuntungannya saja tapi tahu-tahu barang sudah tidak ada atau habis sehingga permintaan masyarakat akan elpiji sesuai HET tidak terpenuhi dan terpaksa mencari kepihak pengecer," pungkas Oka.

Penulis: Mimi
Editor: Riki