JAKARTA – PT BNI Multifinance (BNI Finance) berencana memperkuat digitalisasi dalam aspek pemasaran, kredit, dan collection pada 2025. Langkah ini diambil setelah ekspansi besar pada 2024, yang mencakup penambahan 22 kantor pemasaran baru, sehingga total jaringan pemasaran kini mencapai 52 kantor.

Direktur Bisnis BNI Finance, Albertus Hendi, menyatakan bahwa digitalisasi menjadi strategi utama untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat layanan kepada nasabah.

"Baik dalam pemasaran, kredit, maupun collection, kami akan memperkuat digitalisasi yang saat ini masih dalam proses pengembangan," ujar Albertus kepada Bisnis, Minggu (2/1/2025).

Meski digitalisasi terus diperkuat, BNI Finance tetap mempertahankan jaringan pemasaran fisik karena bisnisnya masih bergantung pada kerja sama dengan dealer kendaraan.

"Cabang atau jaringan pemasaran tetap diperlukan, karena bisnis pembiayaan diperoleh dari rekanan dealer. Oleh karena itu, kehadiran jaringan pemasaran yang dekat dengan dealer mobil baru maupun bekas tetap penting," jelasnya.

Sejalan dengan strategi ini, BNI Finance menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp6,25 triliun pada 2025, meningkat 20,19% dibandingkan Rp5,2 triliun pada 2024.

Albertus juga mengungkapkan bahwa pembiayaan kendaraan baru masih mendominasi portofolio perusahaan, dengan kontribusi mencapai 80% dari total penyaluran pembiayaan pada 2024.

Sebagai perbandingan, pada 2023, BNI Finance mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp3,2 triliun. Artinya, perusahaan berhasil meningkatkan pembiayaan sebesar Rp2 triliun pada 2024 melalui ekspansi jaringan dan kerja sama strategis.

Selain digitalisasi, BNI Finance juga akan memperkuat sinergi dengan induk usahanya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), guna meningkatkan pembiayaan di segmen retail dan korporasi.

"BNI Finance akan memperkuat kerja sama dengan Bank BNI untuk menggarap bisnis captive, baik di segmen retail maupun korporasi dari nasabah dan debitur BNI," tambah Albertus.

Dari sisi industri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang perusahaan pembiayaan mencapai Rp501,37 triliun per November 2024, naik 7,27% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Namun, angka tersebut sedikit menurun dibandingkan piutang pembiayaan per Oktober 2024 yang mencapai Rp501,89 triliun.

Tingkat kredit bermasalah atau non-performing financing (NPF) perusahaan pembiayaan juga mengalami kenaikan per November 2024. Rasio NPF gross tercatat sebesar 2,71%, naik dari 2,60% pada Oktober 2024. Meski demikian, angka ini masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan OJK, yakni 5%, seperti yang dilansir dari bisnis.(*)