PEKANBARU - Jabatan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Zarman Chandra, kembali diperpanjang oleh Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat.

Perpanjangan ini diharapkan dapat memaksimalkan roda pemerintahan di tengah masalah tunda bayar Rp400 miliar dan berbagai persoalan masyarakat, seperti sampah, banjir, dan infrastruktur rusak.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri (TAF), mengucapkan selamat atas perpanjangan jabatan Plh Sekdako Pekanbaru. Namun, ada yang perlu diperhatikan oleh Zarman Chandra.

"Kami siap bersinergi dan berkolaborasi, demi Pekanbaru yang lebih baik. Harapan kami tentu agar beliau bisa bekerja maksimal, menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan porsinya serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan seluruh ASN di Pekanbaru,"Ungkap Azwendi, Jumat (31/1/2025)

Meski hanya berstatus sebagai Plh Sekdako Pekanbaru, tentunya cukup banyak PR yang harus diselesaikan Zarman Chandra. Selain persoalan hutang tunda bayar senilai Rp 400 miliar, TAF juga memberikan 3 catatan penting bagi Plh Sekdako Pekanbaru.

"Dimasa transisi ini, cukup banyak tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Bagi Plh Sekdako Pekanbaru, ada 3 catatan penting yang kita berikan. Pertama, membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan undangan-undang yang berlaku. Kedua, memberikan pelayanan maksimal bagi warga Pekanbaru. Ketiga, perhatian serius terhadap kondisi sampah dan banjir yang saat ini melanda warga. Jangan sampai, bencana banjir kali ini merenggut korban jiwa seperti yang terjadi pada tahun lalu," ujarnya lagi

Disamping itu, TAF juga mengingatkan Plh Sekdako Pekanbaru agar tidak pilih kasih terhadap OPD yang ada dilingkungan Pemko Pekanbaru.

Plh Sekdako diminta untuk bisa memberikan jaminan terhadap hak-hak ASN dan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru mengingat kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja.

"Jangan ada pilih kasih dan mementingkan faktor kedekatan dan memprioritas OPD tertentu dalam pemberian hak-hak mereka (ASN) tentunya hal ini tidak boleh. Kami berharap skala prioritas itu berhubungan dengan pelayanan masyarakat secara langsung,"Tegas Azwendi.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: M Iqbal