PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Andry Saputra, mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk segera melaporkan data kongkret terkait potensi tunda bayar anggaran tahun 2024.

Permintaan tersebut menurut Andry sangat penting untuk menentukan langkah strategis guna menyelamatkan keuangan daerah.

"Tanpa data konkret, solusi untuk mengatasi tunda bayar tidak akan pernah bisa direalisasikan.Kalau sudah dilaporkan, kita tahu berapa sebenarnya tunda bayar di Kota Pekanbaru ini. Jadi, kita bisa mencari solusinya seperti apa nantinya, regulasinya bagaimana untuk menyelesaikan tunda bayar itu. Karena itu harus segera dilaporkan," ujar Andry.

Sembilan OPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah (Setda), Kecamatan Tuah Madani, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim), serta Dinas Kesehatan (Dinkes) belum melakukan penginputan data.

Ia menekankan bahwa tanpa laporan yang jelas, besaran tunda bayar tetap menjadi misteri, menghambat upaya pencarian solusi regulasi oleh DPRD dan Pemko.

"Kalau tidak dilaporkan, kita hanya bisa mengira-ngira. Hari ini belum pasti berapa angkanya. Kita butuh transparansi. Tunda bayar bukan masalah sepele, ini menyangkut kelangsungan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," tegas politisi Gerindra ini.

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya manajemen administrasi dan koordinasi di lingkungan pemerintah daerah. Dampaknya tentu saja bukan hanya pada internal Pemko, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada program-program layanan yang terancam terhenti akibat kendala anggaran.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: M Iqbal