PELALAWAN – Nasib ribuan tenaga honorer di Kabupaten Pelalawan berada di ujung tanduk. Sebab, sebanyak 2.995 tenaga honorer terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal menyusul kebijakan penghapusan tenaga honorer secara nasional pada tahun 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan Komisi II pun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pelalawan pada Senin (20/01/2025) untuk membahas permasalahan ini.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan Abdul Nasib bersama anggota Komisi II, menyampaikan bahwa isu tentang pemberhentian ribuan tenaga honorer memang telah tersebar.

Bahkan ada sekitar ribuan tenaga honorer yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

"Mereka ini yang tidak masuk dalam Data Base Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tertanggal 13 Januari 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu," jelas Abdul Nasib.

Ia menambahkan, Komisi II merasa terpanggil untuk membahas nasib tenaga honorer karena menyangkut kehidupan orang banyak dan berjanji akan segera berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mencari solusi terbaik.

"Kami harapkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan evaluasi ini,dilakukan secara profesional dan terukur. Ini akan kami perjuangkan ke pemerintah pusat. Kami akan segera berkonsultasi dengan Kemenpan dan BKN untuk mencari solusi terbaik bagi 2.995 tenaga honorer ini,mereka juga merupakan bagian dari masyarakat Pelalawan," jelas Abdul Nasib.

Penulis: Andy Indrayanto
Editor: M Iqbal