PEKANBARU - Komisi IV DPRD Pekanbaru akhirnya menggelar hearing dengan DLHK Pekanbaru, Senin sore (6/1/2025). Hearing membahas soal tumpukan sampah, yang sampai hari ini masih meluber hampir di seluruh daerah Kota Pekanbaru.

Hearing dipimpin Ketua Komisi IV Rois SAg, di dampingi Wakil Ketua Nurul Ikhsan, Sekretaris Roni Amriel, serta anggota Komisi IV lainnya Zulfan Hafiz, Nurul Ikhsan, Roni Pasla, Zulfahmi, Hamdani, Pangkat Purba, Sovie Septiana, Zulkardi, Achmad Faisal Reza dan lainnya.

Sementara dari DLHK, hadir Plt Kepala DLHK Pekanbaru Reza Pahlevi, plus kepala bidang dan staf lainnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH MH meminta DLHK Pekanbaru, untuk memberikan alasan jelas, kenapa PT Ella Pratama Perkasa (EPP) harus memenangkan tender. PT EPP sendiri merupakan perusahaan dari luar Provinsi Riau, yakni dari Tangerang Selatan.

Padahal, sangat banyak perusahaan lokal yang mumpuni, dan diyakini bisa mengangkut sampah. Hasilnya, sudah hampir sepekan, sampah tak juga terangkut oleh EPP di seluruh Kota Pekanbaru ini.

"Pak Kadis harus terus terang. Kenapa harus PT EPP yang menang. Siapa yang memerintahkan, karena terkesan dipaksakan. Berapa perusahaan sebenarnya ikut di tender kemarin. Kenapa tidak diadendum saja," tegas Roni Amriel dalam hearing.

Karena menumpuk sampah sudah terlalu parah, maka Komisi IV DPRD menyimpulkan bahwa armada PT EPP tidak cukup. Buktinya, sampah menumpuk setiap hari, tidak terangkut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nurul Ikhsan juga merasa heran, dengan kinerja DLHK yang terkesan memaksa PT EPP memenangkan tender. Padahal, PT EPP sudah ada track record buruknya.

"Makanya dari awal, kita inginkan proses lelang ini di dampingi aparat hukum. Karena sekarang nampaknya main-main. Hasilnya terbukti, sampah menumpuk dan PT EPP beralasan belum tercover," sebutnya.

Anggota Komisi IV DPRD lainnya Roni Pasla juga menyorot kinerja PT EPP, yang sudah punya sejarah buruk di Kota Pekanbaru. Sehingga tidak heran, sampah menumpuk.

Keterangan yang sama juga disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi. Politisi PDI P ini menyinggung soal anggaran yang terlalu bengkak untuk pengangkutan sampah 6 bulan ke depan. Sebab, yang namanya pihak ketiga, pasti mencari keuntungan.

"Ini yang kami pertanyakan. DLHK harus jujur tentang anggaran sampah ini," katanya.

Terpisah, Plt Kepala DLHK Pekanbaru Reza Pahlevi menjelaskan, bahwa awalnya lelang sampah untuk 2025 sudah disiapkan sejak Juli 2024 lalu. Saat itu, pihaknya menyiapkan untuk dua zona dengan anggaran Rp 59 miliar.

Waktu berjalan, Sekdako memerintahkan DLHK Pekanbaru untuk menganggarkan pengangkutan sampah untuk 6 bulan tahun 2025.

"Ini dilakukan karena ada masa transisi Wali Kota Pekanbaru terpilih," paparnya.

Selanjutnya dipaparkan Reza Pahlevi, setelah dianggarkan, pihaknya melaksanakan proses lelang. Namun di Bulan November pihaknya menemukan kendala, karena proses BLUD belum jalan. Sehingga di akhir tahun terjadi peralihan Tupoksi. Sekarang ada UPT Persampahan, mulai dari pengangkutan, dan lainnya.

Ditambahkan Kabid Persampahan DLHK Pekanbaru Wahyu, bahwa lelang sampah ini dilakukan tanggal 18-20 Desember 2024. Hanya ada 2 perusahaan yang ikut tender, yakni PT BRS dan PT EPP. Dari persyaratan yang ada, PT BRS tak memenuhi syarat, terutama yang berhubungan dengan armada. Sementara PT EPP memenuhi persyaratan, dan langsung muncul warna biru di lelang e-Katalog.

"Kalau untuk armada, PT EPP semuanya tersedia. Baik itu fuso, drump truk, truk kecil, pick up dan alat berat," papar Wahyu menerangkan., seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)