PEKANBARU - Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 resmi diundur hingga 13 Maret 2025. Penundaan ini disebabkan oleh proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Gubernur Riau terpilih Abdul Wahid, menyatakan tidak keberatan dengan keputusan tersebut.

"Kita ikuti apa pun keputusannya," ujarnya singkat, Jumat (3/1/2025).

Ketua DPW PKB Riau itu juga menegaskan bahwa pihaknya saat ini fokus mematangkan visi dan misi melalui tim transisi.

"Kita terus susun dengan tim transisi," tukasnya.

Untuk diketahui, pelantikan kepala daerah yang terpilih dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan diundur dari Februari 2025 menjadi Maret 2025.

Pengunduran jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.

Menurut dia, pelantikan kepala daerah diundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) diperkirakan akan menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada 2024, pada 13 Maret 2025.

"Dan MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK," kata Rifqinizamy dikutip dari Antaranews, Kamis (2/1/2025).

Penulis: Yuni
Editor: Riki