PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini menghadapi tunda bayar hingga Rp400 miliar. Ini akibat belum cairnya alokasi dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan transfer daerah dari pemerintah pusat.

Itu disampaikan Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rahkmat, yang memastikan bahwa kondisi ini tidak terkait dengan kasus korupsi, melainkan akibat perencanaan penganggaran yang kurang optimal.

"Tunda bayar saat ini berada di kisaran Rp300-400 miliar. Angka ini mencakup kegiatan fisik mayoritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun 2024. Sebagian besar tunda bayar terdapat di OPD besar seperti Dinas PUPR dan Perkim," ujar Roni, Kamis (2/1/2025).

Roni menjelaskan, defisit anggaran yang dialami Pemko Pekanbaru terjadi karena kesalahan dalam perencanaan penganggaran, bukan karena tindak pidana korupsi. Ia juga menegaskan bahwa kondisi serupa dialami oleh hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

"Ini tidak ada kaitannya dengan kasus OTT kemarin. Hampir semua kabupaten/kota sekarang mengalami tunda bayar. Ini bukan soal korupsi, tapi soal perencanaan dalam penganggaran. Kita jangan berpikir terlalu jauh," tegas Roni.

Selain itu, rendahnya realisasi APBD Kota Pekanbaru tahun 2024 menjadi salah satu faktor dimana realisasi APBD hanya mencapai 77,87 persen, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 94 persen. Kendala utama adalah belum optimalnya transfer dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Dalam menghadapi situasi ini, Pemko Pekanbaru memprioritaskan anggaran pada kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk pembayaran honor RT/RW serta gaji pegawai. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan pelayanan publik.

"Anggaran saat ini difokuskan pada kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pembayaran honor RT/RW dan gaji pegawai. Sementara itu, kita masih menunggu alokasi dana transfer dari pusat dan provinsi," tambahnya.

Roni juga mengimbau masyarakat untuk memahami kondisi ini, mengingat tunda bayar bukan hanya dialami oleh Kota Pekanbaru, tetapi juga hampir seluruh daerah di Riau.

"Kondisi ini terjadi di sebagian besar daerah. Daerah lain juga menunggu, jadi ini bukan situasi yang hanya dialami oleh Pekanbaru," jelas Roni.

Ke depan, Roni berharap perencanaan penganggaran dapat dilakukan lebih realistis agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga optimis bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, kondisi ini dapat segera diatasi.

Dengan situasi yang ada, Pemko Pekanbaru terus berupaya menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Penulis: Dini

Editor: Riki