PEKANBARU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau memperketat pemantauan terhadap kondisi di Kabupaten Pelalawan menyusul pengalaman banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2023 dan awal 2024 lalu.

“Pelalawan juga masuk dalam daerah pemantauan kita secara serius. Kita pantau habis,” ujar Kalaksa BPBD Riau, M Edy Afrizal dilansir tribunpekanbaru.com, Sabtu (21/12/2024).

Banjir besar tahun lalu menyebabkan kemacetan total di jalur lintas timur Pelalawan. Dampak dari banjir tersebut bahkan menjadi perhatian pemerintah pusat karena mengganggu distribusi logistik.

Salah satu penyebab utama adalah pembukaan pintu air di PLTA Koto Panjang yang terletak di Kampar.

“Sebenarnya, banjir di Pelalawan akibat buangan air dari PLTA Koto Panjang. Kontur topografi Pelalawan yang datar membuat air lambat surut,” jelas Edy.

Selain itu, intensitas curah hujan di wilayah hulu yang berada di Sumatera Barat (Sumbar) turut menjadi faktor penentu. Karena itu, BPBD Riau memantau secara intensif debit air di PLTA Koto Panjang dan curah hujan di daerah hulu.

Pemprov Riau sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.

Penetapan ini dilakukan setelah beberapa kabupaten/kota di Riau, seperti Rohul, Inhu dan Kepulauan Meranti, lebih dulu menetapkan status siaga darurat.

Edy menyebutkan, status siaga darurat ini dapat diperpanjang atau ditingkatkan sesuai dengan perkembangan situasi.

“Jadi kita akan koordinasi dengan semua stakeholder terkait,” tambahnya.

BPBD Riau menyatakan telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menghadapi potensi bencana. Personel dan logistik telah disiagakan, termasuk beras cadangan dari Dinas Sosial dan peralatan dapur umum untuk mendukung kebutuhan pengungsian warga.

“Dapur umum pun akan segera kita buat serta tempat pengungsian warga yang terdampak,” pungkasnya.(*)