JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti ketidakefisienan penggunaan anggaran belanja daerah yang lebih banyak dihabiskan untuk rapat hingga studi banding ketimbang langsung membantu masyarakat. Kritik tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Tito memaparkan data pendapatan dan belanja daerah di hadapan para kepala daerah. Ia menekankan bahwa sebagian besar dana daerah masih bergantung pada transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil.

"Kalau kita paksakan buat program baru, uangnya sudah habis. Belanja sudah dominan, transfer pusat mendominasi, PAD kecil, pendapatan lokal kecil," ujar Tito.

Ia mengkritik sejumlah program daerah yang dinilai hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata. Tito mencontohkan sebuah daerah yang mengalokasikan Rp 10 miliar untuk program stunting, tetapi hanya Rp 2 miliar yang benar-benar sampai ke masyarakat. Sisanya digunakan untuk kegiatan pendukung seperti studi banding, rapat, dan evaluasi.

"Bayangkan, dari Rp 10 miliar, Rp 6 miliar habis untuk rapat koordinasi, studi banding dan lain-lain, Rp 2 miliar untuk evaluasi. Jadi hanya Rp 2 miliar yang benar-benar masuk ke perut ibu hamil dan anak-anak di bawah 2 tahun," kata Tito dengan nada geram.

Selain itu, Tito menyinggung anggaran perjalanan dinas yang kerap membengkak. Ia menyebut bahwa pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan, telah memotong anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga hingga separuhnya. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan langkah serupa.

"Untuk kementerian/lembaga, perjalanan dinas sudah dikunci. Baru kemarin sore saya diskusi dengan Menkeu, dan perjalanan dinas K/L dipotong separuh," jelasnya.

Peringatan untuk Kepala Daerah

Tito juga meminta kepala daerah agar lebih jujur dan tidak terjebak pada saran Sekretaris Daerah (Sekda) atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dapat membuat belanja menjadi boros. Ia mengingatkan pentingnya perubahan pola pikir untuk mengutamakan kebutuhan rakyat.

"Kapan mau kuat kalau seperti ini? Jangan dibohongi sama Sekda atau BPKAD. Jujur-jujur saja. Ubah mindset, jangan sampai rakyat yang dikorbankan," tegas Tito dikutip dari detikcom.

Tito menutup arahannya dengan menginstruksikan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri untuk lebih ketat mengawasi belanja daerah agar anggaran benar-benar digunakan secara efisien dan tepat sasaran. (*)