SELATPANJANG - Bagi para kepala desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, harapan untuk menerima pencairan penuh Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini akhirnya pupus. Hingga saat ini, seluruh desa di Kepulauan Meranti hanya menerima realisasi pembayaran ADD sebanyak tujuh bulan, sementara sisanya belum dapat dicairkan. Situasi ini berdampak signifikan pada tertundanya penghasilan tetap (Siltap) atau gaji kepala desa, perangkat desa, serta tersendatnya kegiatan operasional pemerintahan desa.

Penundaan pencairan ADD bukanlah kebijakan yang disengaja, melainkan imbas dari kondisi keuangan daerah yang terganggu akibat macetnya transfer dana dari pusat. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, mengingat dana tersebut sangat krusial dalam mendukung roda pemerintahan desa dan kesejahteraan aparatur desa.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, yang telah mendapatkan mandat untuk periode kedua sebagai bupati definitif, angkat suara terkait hal ini. Dengan penuh kesadaran akan pentingnya ADD bagi keberlangsungan pemerintahan desa, Asmar menegaskan komitmennya untuk membayarkan sisa realisasi ADD tersebut pada tahun 2025 mendatang.

"Ini bukan maunya kita, tetapi ada kendala keuangan yang sedang kita hadapi. Namun saya sudah berjanji akan membayarkan secara penuh pada tahun 2025 mendatang, dan itu sudah kita anggarkan untuk pembayaran tunda bayar ADD tersebut," ujar Asmar.

Kehadiran Asmar di tengah masyarakat bukan hanya sebatas melanjutkan roda pemerintahan, tetapi juga membawa harapan baru dalam upaya pemulihan kepercayaan publik dan penataan arah pembangunan yang lebih baik. Kepemimpinan Asmar yang dikenal tegas namun dekat dengan rakyat menjadi angin segar bagi Kepulauan Meranti yang tengah berbenah di berbagai sektor.

Dengan latar belakang panjang sebagai aparat penegak hukum, Asmar memahami betul pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap kebijakan.

"Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat," tegasnya.

Asmar menekankan bahwa kepemimpinan sejati hadir untuk melayani rakyat, bukan dilayani.

"Kami ingin membuktikan bahwa pemimpin hadir untuk melayani, bukan dilayani. Kepentingan masyarakat adalah yang utama, dan itu harus tercermin dalam setiap kebijakan yang kami buat," ucapnya.

Dengan komitmen ini, Asmar tidak hanya berjanji, tetapi juga memberi harapan baru bagi seluruh perangkat desa dan masyarakat Kepulauan Meranti. Pembayaran penuh ADD pada tahun 2025 diharapkan dapat menjadi momentum bagi percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa, serta memastikan jalannya program-program desa tanpa hambatan.

Di tengah segala keterbatasan, langkah Asmar menjadi simbol harapan dan keberlanjutan pembangunan di Kepulauan Meranti. Dengan kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, masa depan yang lebih baik bagi desa-desa di Kepulauan Meranti bukanlah sekadar impian, melainkan sebuah tujuan yang terus diperjuangkan.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Irmansyah, menjelaskan bahwa ADD yang menjadi tumpuan pemerintahan desa dialokasikan dari 10 persen transfer Dana Bagi Hasil (DBH), baik yang berasal dari pusat maupun provinsi.

Setelah melalui penghitungan, kebutuhan anggaran untuk membayar ADD selama tujuh bulan hingga Juli 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 37,8 miliar. Dengan pagu pembayaran ADD setiap bulan mencapai Rp 5,4 miliar, Pemkab Kepulauan Meranti kini tengah berusaha untuk mencairkan pembayaran ADD bulan ke-8. Namun, kondisi kas daerah saat ini hanya menyisakan Rp 3,7 miliar.

"Pembayaran ADD itu dialokasikan 10 persen dari pencairan DBH, baik dari pusat maupun provinsi. Untuk ADD selama tujuh bulan sudah terealisasi. Sementara untuk bulan ke-8, kita masih menunggu tambahan pencairan dari DBH provinsi, khususnya pajak kendaraan bermotor, yang direncanakan masuk sebesar Rp 20 miliar," terang Irmansyah.

Irmansyah menegaskan bahwa penyelesaian tunda bayar ADD ini telah menjadi kebijakan prioritas Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar. Kejelasan mengenai pembayaran sisa ADD di tahun mendatang memberikan harapan bagi desa-desa di Kepulauan Meranti. Asmar telah berkomitmen untuk memastikan ADD dibayarkan penuh pada tahun 2025, termasuk menyelesaikan tunda bayar yang terjadi tahun ini.

"Ini sudah menjadi komitmen prioritas Bupati Asmar. Tunda bayar ini akan diselesaikan di tahun 2025 mendatang. Selain itu, keuangan kita diprediksi lebih longgar karena beberapa faktor pendukung," tambah Irmansyah.

Tahun 2025 dipandang sebagai periode yang lebih stabil bagi keuangan daerah. Irmansyah menyebutkan bahwa beberapa faktor akan meringankan beban keuangan Pemkab Kepulauan Meranti, antara lain;Transfer DBH dari pusat dan provinsi diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Selain itu dengan telah terlaksananya Pilkada, anggaran tidak lagi terbebani biaya pemilihan. Selanjutnya beban hutang serta bunga Bank Riau yang sebelumnya menjadi kewajiban kini telah lunas.

"Selain kenaikan DBH, tidak adanya beban Pilkada dan hutang yang sudah lunas menjadikan kondisi keuangan kita lebih longgar di tahun depan. Tentu ini menjadi kabar baik untuk masyarakat, khususnya desa-desa yang menunggu penyelesaian ADD," pungkasnya.

Dengan adanya komitmen ini, di bawah kepemimpinan Asmar, Pemkab Kepulauan Meranti optimis dapat kembali menggerakkan roda pemerintahan desa dengan lebih baik. Penyelesaian tunda bayar ADD diharapkan menjadi titik balik dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan di tingkat desa. Hal ini sekaligus mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. 

Penulis : Ali Imroen