PEKANBARU - Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Pemprov Riau menggelar Rakor dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau.

Agenda yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/12/2024) itu, bertujuan memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2024.

Pj Sekdaprov Riau, Taufik OH mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Riau pada November 2024 tercatat sebesar 0,43 persen month-to-month (m-to-m) dan 0,87 persen year-on-year (y-o-y).

Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,38 persen y-o-y, Taufik mengingatkan pentingnya kewaspadaan.

"Selama tiga tahun kami mengawal inflasi, baru sekarang kita melihat karakteristik deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut. Namun, deflasi ini juga bisa menjadi sinyal menurunnya daya beli masyarakat, sehingga perlu diantisipasi," jelasnya dilansir mcr.

Taufik menegaskan, pentingnya menjaga ketersediaan bahan pokok dan indeks perkembangan harga (IPH) menjelang HBKN. Peningkatan permintaan barang dan jasa selama periode ini berpotensi memicu kenaikan harga serta gejolak inflasi.

Untuk itu, Pemprov Riau mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan koordinasi, terutama dengan satgas pangan serta aparat penegak hukum.

Hal ini guna mencegah ketidakwajaran harga, gangguan distribusi, dan praktik penimbunan, baik pada bahan pangan maupun energi seperti BBM dan LPG.

"Langkah strategis seperti operasi pasar murah, gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan harus terus didorong. Ketersediaan stok pangan utama seperti beras, cabai, bawang, daging ayam ras, dan telur ayam ras harus dipastikan aman,"* tambah Taufik.

Pemprov Riau juga fokus menjaga kelancaran distribusi pangan. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan infrastruktur transportasi untuk mendukung pengangkutan logistik, terutama di wilayah rawan gangguan.

"Kita perlu memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik serta kelancaran distribusi di pelabuhan penyeberangan di Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Selain itu, panen raya beras dan cabai merah di daerah harus dimaksimalkan," ucap Taufik.

Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan, Pemprov Riau telah menjalin kerjasama dengan provinsi tetangga seperti Sumbar, Sumsel dan Sumut.

"Kerja sama ini bertujuan memastikan kebutuhan pangan masyarakat Riau tetap tercukupi selama periode Nataru," pungkas.(*)