PEKANBARU - Pengusutan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di Setwan DPRD Riau terus berlanjut. Kali ini belasan unit penginapan atau homestay di kawasan wisata Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar).

Dalam penyitaaan yang berlangsung pada Sabtu (7/12/2024) itu, Tim Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau, sebanyak 11 unit homestay senilai lebih dari Rp2 miliar di Jorong Padang Torok, Nagari Harau disegel.

Langkah penyegelan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi modus SPPD fiktif di Setwan DPRD Riau tahun anggaran 2020 dan 2021 yang saat itu dijabat Muflihun.

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi mengatakan, penyitaan dilakukan setelah mendapat surat penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pati nomor: 178/Pen.Pid/Sita/2024/PN Tjp, yang diterbitkan pada 18 November 2024.

Dirincikan Kombes Nasriadi, adapun aset yang disita berupa lahan seluas 1.206 meter persegi yang kini telah digunakan sebagai tempat berdirinya Sabaleh Homestay, bersama dengan 11 unit homestay yang berada di atas lahan tersebut.

“11 unit homestay tersebut masing-masing dimiliki oleh individu-individu yang merupakan ASN dan pejabat di Sekretariat DPRD Riau pada tahun anggaran 2020-2021,” jelas Nasriadi dilansir tribunpekanbaru.com, Senin (9/12/2024).

Selain itu, telah disita pula satu dokumen sertifikat tanah atas nama Irwan Suryadi, yang diakui membeli tanah tersebut melalui dana SPPD fiktif.

Proses penyitaan ini, turut disaksikan beberapa pihak, antara lain pengelola sekaligus penjaga ‘Sabaleh Homestay’ Ilman Efendi, Ketua RW setempat Hardi Yuda, Kanit Reskrim Polsek Harau, Yandri, dan Bhabinkamtibmas Harau, Rota Yudistira.

Sebelumnya, penyidik juga telah menyita apartemen milik Muflihun yang berlokasi di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Apartemen tersebut berlokasi di Kompleks Nagoya City Walk, Northwalk A, Lubuk Baja, Kota Batam.(*)