PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru menghadapi tantangan baru setelah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) resmi kosong. Kekosongan ini terjadi pasca penangkapan Sekda Indra Pomi Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang juga menjerat Penjabat (Pj) Wali Kota pada Senin (2/12/2024).

Untuk mengantisipasi dampak administrasi pemerintahan, Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, berencana segera mengusulkan nama Pelaksana Harian (Plh) Sekda kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini disampaikan Roni pada Rabu (4/12/2024), menegaskan pentingnya pengisian jabatan strategis tersebut.

Roni Rakhmat menekankan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum mengajukan nama Plh Sekda. Menurutnya, posisi Sekda sangat vital untuk memastikan kelancaran administrasi pemerintahan, terutama menjelang akhir tahun anggaran.

“Ini akan kita evaluasi dalam waktu dekat. Segera kita usulkan siapa yang akan menjadi Plh, dan nanti bisa ditunjuk Plt (Pelaksana Tugas),” ujar Roni.

Selain jabatan Sekda, Roni mengungkapkan bahwa ada beberapa posisi lain di lingkungan Pemko Pekanbaru yang juga mengalami kekosongan. Salah satunya adalah Kepala Bagian Umum. “Jabatan-jabatan kosong akan kita rapatkan, dudukkan, dan segera diusulkan ke Kemendagri, supaya ada persetujuan untuk menunjuk Plt,” jelasnya.

Pengisian jabatan Plh dan Plt, termasuk Pj Wali Kota, memerlukan persetujuan tertulis dari Mendagri. Roni menegaskan bahwa mutasi atau rotasi pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru harus mendapat izin Mendagri. “Pj Wali Kota tidak diperbolehkan melakukan mutasi atau non-job pejabat tanpa izin,” tegasnya dikutip dari MC.Riau.

Kekosongan jabatan Sekda dapat mengganggu proses administrasi dan pelayanan publik di Pekanbaru, terutama menjelang akhir tahun. Maka itu, percepatan pengisian posisi ini menjadi prioritas Pemko. (*)