PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau telah menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Riau, Selasa (19/11/2024) malam.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah asumsi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 termasuk isu potensi defisit anggaran.

Terkait hal tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Indra Gunawan Eet menepis kabar defisit yang sudah terlanjur mencuat tersebut.

Eet menyayangkan adanya ketidaksesuaian atau sinkronisasi antara pernyataan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Kami heran, Bapenda tidak berani membuat asumsi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal mereka memegang data terkait pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar minyak, dan pajak air," kata Eed, Rabu (20/11/2024).

"Kan biang dari PAD ada di Bapenda, ada PAD dari dana bagi hasil, DBH minyak, pajak kendaraan, pajak bahan bakar minyak. Masa orang beli minyak Bapenda bilang rugi, minyak laku sekian banyak SPBU di Riau ini kok rugi," sambungnya.

Tak hanya itu, Anggota Komisi V DPRD Riau itu juga menyebutkan pajak air, yang mana terdapat pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan tanah.

"Kemudian pajak kendaraaan bermotor, dari kabupaten kota, dari pemutihan denda, masak Bapenda tak berani berasumsi, berasumsi terlalu kecil," tegasnya.

Politisi Golkar ini menyebutkan, Bapenda seharusnya mampu memproyeksikan potensi pendapatan dari sumber-sumber tersebut.

"Misalnya, pajak kendaraan bermotor dari Oktober itu Rp80 miliar perbulan, maka hingga Desember saja bisa mencapai Rp200 miliar lebih. Begitu juga dengan pendapatan PI 10 persen Blok Rokan, yang akan dihitung di akhir tahun," jelasnya.

Menurut Eet, isu defisit sebesar Rp1,3 triliun yang sempat mencuat tidak memiliki dasar yang kuat, bahkan tidak ditemukan saat pembahasan.

"Defisit baru bisa dihitung setelah tutup buku pada akhir tahun, bukan saat APBD masih berjalan. Saat ini, dari total APBD 2024 sebesar Rp11 triliun, realisasi hingga Oktober sudah mencapai 69 persen atau sekitar Rp7,4 triliun. Kepala BPKAD optimis realisasi akan mencapai 93 persen atau Rp10,4 triliun hingga akhir tahun," sebutnya.

Eet juga menegaskan bahwa kekurangan anggaran dapat diatasi melalui optimalisasi pendapatan daerah.

"Kita harus mengejar pajak-pajak yang ada dan mencari solusi bersama antara Banggar dan TAPD agar APBD tetap seimbang," katanya.

Dalam rapat Banggar dan TAPD, disimpulkan bahwa ada asumsi defisit sebesar Rp400 miliar, namun masih bisa diatasi dengan meningkatkan pendapatan daerah.

"Maka, jangan suuzon pada APBD, kita ini kan antara banggar dan TAPD harus mengemas secara baik bagaimana solusinya, kan ada win solusinya bagaimana tidak defisit," pungkasnya.

Untuk diketahui, sepanjang tahun 2024, Provinsi Riau mengalami tiga pergantian kepemimpinan. Hingga Februari, Riau dipimpin Edy Natar.

Kemudian, mulai 29 Februari hingga Agustus, posisi gubernur dijabat oleh Penjabat (Pj) Gubernur SF Hariyanto. Selanjutnya, sejak 15 Agustus hingga saat ini, jabatan Pj Gubernur dipegang oleh Rahman Hadi.

Penulis: Yuni
Editor: Riki