PEKANBARU - Masyarakat Pekanbaru mulai resah dengan ulah sejumlah oknum yang mengaku sebagai petugas retribusi sampah, melakukan pungutan liar (pungli) di berbagai wilayah. Aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Pekanbaru pun siap mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini.

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, mengimbau warga agar segera melaporkan aksi pungli tersebut.

"Ulah oknum yang bermain dilaporkan saja, kita proses, apalagi jika sampai disertai kekerasan," ujar Risnandar dengan tegas, Kamis (7/11/2024).

Pemkot telah menggelar rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait masalah ini. Pemerintah berkomitmen menindak tegas oknum yang memungut retribusi sampah tanpa izin, sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Tindakan ini berlaku bagi siapa pun, termasuk jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat pungli," tambah Risnandar.

Dalam upaya mencegah tindakan serupa, Risnandar mengajak masyarakat untuk membayar retribusi sampah secara non tunai. Sistem ini dinilai mampu menekan risiko kebocoran pendapatan daerah dan mencegah pungli yang merugikan warga.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran retribusi sampah secara non tunai. Selain lebih aman, pembayaran ini juga menghindari risiko denda keterlambatan,” ujarnya dikutip dari pekanbaru.go.id.

Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), telah menyediakan dua rekening pembayaran retribusi sampah, yaitu di Bank Riau Kepri Syariah (BRK) dengan nomor rekening 1070200191 dan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 1341589793.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap bisa mengurangi praktik pungli yang meresahkan dan meningkatkan pendapatan daerah untuk layanan kebersihan yang lebih baik. (*)