PEKANBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024 hingga di atas 80 persen, sehingga bisa masuk dalam kategori "terjaga." Upaya ini dilakukan guna memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut data dari rapat koordinasi penguatan sinergi yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Pemerintah Daerah Wilayah I di Medan pada Maret 2024, capaian MCP Provinsi Riau tahun 2023 berada di angka 79,84 persen. Capaian ini menempatkan Riau di peringkat ketiga dari seluruh provinsi di wilayah tersebut.

“Tahun lalu, capaian rata-rata Provinsi Riau mencapai 79,84 persen. Mudah-mudahan tahun 2024 bisa di atas angka itu,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Agus Priyanto, melalui sambungan virtual pada Selasa (22/10/2024).

Agus juga menjelaskan bahwa MCP tahun 2024 mencakup delapan area intervensi yang dinilai oleh KPK. Area tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pajak daerah.

“Kami meminta kepada Pak Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pak Inspektur untuk memonitor pelaksanaan MCP tahun ini dengan lebih intensif. Tunjukkan komitmen kita bahwa tata kelola Pemerintah Provinsi Riau lebih baik dari tahun lalu,” tegas Agus.

Menanggapi dorongan dari KPK, Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Riau, Taufik Oesman Hamid, memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Riau untuk meningkatkan capaian MCP. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengendalian gratifikasi melalui lokakarya sistem informasi anti-gratifikasi terpadu (Sigap) yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemprov Riau.

"Semua OPD telah mengikuti lokakarya tersebut pada akhir Februari 2024 lalu. Kami terus berkomitmen untuk mencegah gratifikasi dan meningkatkan transparansi," ujar Taufik dikutip dari MC.Riau.

Selain itu, Pemprov Riau juga melakukan berbagai sosialisasi dan penyuluhan aksi pencegahan korupsi di sejumlah kabupaten/kota, seperti Dumai, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Program desa percontohan anti-korupsi di Kabupaten Bengkalis juga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah tersebut.

“Kami juga melakukan sosialisasi pencegahan gratifikasi dan anti-korupsi saat penerimaan peserta didik baru di Dinas Pendidikan Provinsi Riau,” lanjutnya.

Pemprov Riau telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan mengeluarkan regulasi untuk membangun budaya anti-korupsi. Gubernur Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, serta Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 320/III/2021 tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau.

“Kami juga telah mengedarkan Surat Edaran Gubernur Riau terkait pelaporan gratifikasi bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Riau serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” tambah Taufik.

Pemprov Riau berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Serta memperkuat pencegahan korupsi demi tata kelola yang lebih baik di tahun mendatang. (*)