PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera tancap gas untuk melaksanakan berbagai program setelah menerima hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024. Hasil evaluasi tersebut kini tengah dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk penyesuaian lebih lanjut.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufiq OH, mengungkapkan bahwa evaluasi dari Kemendagri memberikan beberapa catatan yang harus segera diperbaiki. Pemprov Riau sudah menyampaikan catatan tersebut kepada OPD terkait untuk dilakukan pembenahan secepatnya.

“Hasil evaluasi Kemendagri memuat beberapa catatan penting. Kami telah menyerahkan semua catatan ini kepada OPD terkait untuk segera dilakukan perbaikan,” kata Taufiq pada Jumat (18/10).

Taufiq menjelaskan bahwa setelah perbaikan dilakukan, Pemprov Riau kemudian melakukan proses harmonisasi. Hal ini menjadi langkah penting karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Riau belum terbentuk sepenuhnya, sehingga pembahasan APBD-P 2024 belum bisa dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Biasanya APBD dibahas oleh TAPD dan Banggar, tetapi karena AKD DPRD Riau belum terbentuk, kami hanya melakukan harmonisasi. Surat pemberitahuan hasil evaluasi juga sudah dikirimkan sebelumnya,” tambahnya.

Dengan selesainya proses evaluasi ini, OPD di lingkungan Pemprov Riau sudah bisa mulai menjalankan program-program yang dianggarkan dalam APBD-P 2024. Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan arahan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau yang sebelumnya telah memberikan coaching terkait hal ini.

“OPD sudah bisa mulai menjalankan program mereka, tetapi harus mengikuti arahan dari BPKAD agar sesuai dengan pedoman yang telah diberikan,” jelas Taufiq dikutip dari MC.Riau.

Pemprov Riau berharap implementasi APBD-P 2024 ini dapat berjalan dengan lancar dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor. (*)