Home / DPRD Pekanbaru | ||||||
Kinerja Operator Sampah di Pekanbaru Dikeluhkan, Zulfan Hafiz: Putus Saja Kontraknya Selasa, 15/10/2024 | 16:03 | ||||||
Anggota DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz kritik tajam kinerja PT BRS yang dirasa belum maksimal (foto/int) PEKANBARU - Hingga pekan kedua Oktober 2024, permasalahan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru masih menjadi sorotan utama masyarakat. Meski sudah ada pergantian Penjabat (Pj) Walikota sebanyak tiga kali, belum ada perubahan signifikan yang dirasakan warga terkait penanganan sampah yang memadai. Anggota DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz, mengkritik tajam kinerja pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di kota ini. PT Bina Riau Sejahtera (BRS), sebagai pemenang tender pengangkutan sampah, dinilai belum mampu memberikan layanan yang sesuai dengan harapan warga. "Kalau kinerja pihak ketiga tidak sesuai harapan, sebaiknya kontraknya diputus saja. Tidak ada gunanya dilanjutkan jika hanya menghasilkan tumpukan sampah yang semakin banyak," tegas Zulfan Hafiz, Selasa (15/10/2024). Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah menunjuk PT BRS sebagai pihak ketiga yang memenangkan tender jasa angkutan sampah untuk tahun 2024, dengan anggaran lebih dari Rp 70 miliar yang diambil dari APBD Kota Pekanbaru. Dana tersebut dialokasikan untuk pengelolaan sampah di dua zona kota. Namun, Zulfan mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut, mengingat hasil yang masih jauh dari memuaskan. "Untuk apa uang rakyat habis, tapi hasilnya tidak memuaskan? Ini tugas Pj Wali Kota untuk mengevaluasinya," ujar politisi Fraksi NasDem ini. Di sisi lain, Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, berencana mengubah sistem pengelolaan sampah dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, Zulfan mengingatkan bahwa Fraksi NasDem sejak awal tidak setuju dengan penunjukan pihak ketiga, dan menekankan perlunya evaluasi yang lebih matang jika sistem BLUD hendak diterapkan. "Sistem BLUD ini harus benar-benar dianalisis secara mendalam untuk memastikan pengelolaan sampah lebih efektif, bukan sekadar uji coba. Jika hanya untuk uji coba, lebih baik tidak dilakukan, karena yang akan dirugikan adalah masyarakat. Apalagi masa jabatan Pj Wali Kota Risnandar tidak lama di Pekanbaru, jadi tidak ada jaminan atas keberlanjutannya," tandas Zulfan dikutip dari tribunpekanbaru. Masyarakat Pekanbaru berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah pengelolaan sampah yang sudah lama dikeluhkan, demi menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kota. (*) |
||||||
|
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |