Home / Pekanbaru | ||||||
Temui ASN di Kecamatan Marpoyan Damai, Pj Wako Pekanbaru: Birokrasi Harus Independen Senin, 14/10/2024 | 17:51 | ||||||
Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa bersilaturahmi ke Kecamatan Marpoyan Damai (foto/dini) PEKANBARU – Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, berkunjung ke Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam pertemuan itu, Risnandar memberikan arahan khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan menekankan pentingnya netralitas birokrasi di tengah dinamika politik jelang Pemilu 2024. Risnandar mengingatkan bahwa birokrasi harus tetap menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh situasi politik. "Birokrasi harus tetap independen. Tugas ASN adalah melayani masyarakat, tanpa memandang siapa yang terpilih dari sisi politik," tegasnya, Senin (14/10/2024). Ia juga menekankan bahwa netralitas ASN merupakan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang ASN, sehingga meskipun Pemilu serentak akan berlangsung pada 2024, birokrasi harus terus berjalan sesuai aturan. Dalam kunjungannya, Risnandar juga menyampaikan pesan kepada ASN di Kecamatan Marpoyan Damai untuk tetap fokus pada tugas pelayanan, terutama menjelang pencoblosan yang tinggal lebih kurang satu bulan lagi. Ia mengingatkan bahwa ASN harus melayani seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan dan menjaga netralitas mereka dalam proses pemilu. "Saya mendapat laporan terkait netralitas ASN, tetapi setelah dicek, informasi tersebut ternyata tidak benar. Jika ada pelanggaran, tentu Bawaslu akan memprosesnya, tapi hingga kini belum ada laporan yang diproses," jelasnya. Selain menyoroti netralitas ASN, Risnandar juga mendengarkan masukan terkait berbagai permasalahan di Kecamatan Marpoyan Damai, seperti banjir, infrastruktur jalan, sampah, dan pelayanan publik. Salah satu prioritas yang disampaikan adalah pembangunan kantor lurah yang hingga kini belum terealisasi. "Bagaimana kita bisa melayani dengan baik jika kantor lurah saja belum ada. Ini akan menjadi prioritas pemerintah untuk direalisasikan pada 2025," tambahnya. Risnandar juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil di tahun 2025 akan mengacu pada visi misi dari calon kepala daerah yang akan bertanding dalam Pilkada mendatang. Menurutnya, banyak dari mereka yang memiliki fokus serupa dalam hal perbaikan jalan, pengelolaan sampah, dan penanganan banjir. "Kami sudah mendahului beberapa kebijakan, dan siapapun yang terpilih nanti akan melanjutkan penyelesaian masalah ini," tutupnya. |
||||||
|
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |