PEKANBARU - Proses evaluasi APBD Perubahan 2024 Provinsi Riau oleh Kemendagri masih memerlukan harmonisasi lebih lanjut.

Evaluasi yang dijadwalkan selesai dalam waktu dua minggu kini memasuki tahap pembahasan lebih mendalam oleh DPRD Riau.

Menurut Ketua DPRD Riau sementara, Makmun Solikhin, meskipun proses evaluasi dari Kemendagri biasanya hanya memakan waktu dua minggu, ada beberapa aspek yang harus dibahas lebih mendalam sebelum APBD Perubahan 2024 bisa diimplementasikan dengan baik.

“Kami mengharapkan agar proses ini bisa diselesaikan dengan cepat. Namun demikian, kami juga harus memastikan, semua aspek telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” ujar Makmun dilansir tribunpekanbaru.com, Selasa (8/10/2024).

Ia menekankan, harmonisasi yang tepat dalam beberapa poin masih sangat diperlukan. Hal ini penting agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan di lapangan.

Dalam satu atau dua hari ke depan, DPRD Riau dijadwalkan untuk kembali membahas hasil evaluasi tersebut.

Makmun juga menyoroti bahwa jika pembahasan evaluasi ini tidak segera diselesaikan, maka pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan dapat terhambat.

Potensi penundaan ini tentunya akan berdampak pada pencapaian target-target pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

“Jika ada keterlambatan dalam penyelesaian hasil evaluasi, maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan juga akan tertunda. Ini yang kami tidak harapkan terjadi,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam mempercepat proses harmonisasi ini agar semua program yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2024 bisa segera dijalankan.

“Kami berharap evaluasi ini bisa segera selesai agar seluruh program dalam APBD Perubahan dapat segera dilaksanakan. Jangan sampai ada program yang tertunda hanya karena proses evaluasi yang terlalu lama,” tambah Makmun.

Proses evaluasi APBD ini mencakup penyesuaian antara kebijakan daerah dan ketentuan regulasi dari pemerintah pusat.

Ketidakselarasan dalam beberapa poin dapat memicu penundaan, yang pada akhirnya merugikan pelaksanaan pembangunan di daerah.

DPRD Riau berkomitmen untuk menyelesaikan evaluasi ini secepat mungkin, namun tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi kebijakan di kemudian hari.

Sejumlah anggota dewan menyatakan dukungan untuk memastikan evaluasi ini berjalan lancar dan harmonisasi yang diperlukan bisa segera terwujud.

“Pembahasan hasil evaluasi ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal kesesuaian dengan peraturan yang ada," tuturnya.

"Kami ingin memastikan bahwa APBD Perubahan 2024 ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau,” pungkasnya.(*)