Home / Pekanbaru | ||||||
Pejabat Eselon II Pemko Pekanbaru Pensiun, Pj Walikota Usulkan Lelang Jabatan Selasa, 01/10/2024 | 21:40 | ||||||
Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (foto/dini) PEKANBARU – Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah memasuki masa pensiun. Sehingga dibutuhkan segera pengganti untuk menduduki jabatan strategis tersebut. Pejabat yang pensiun tersebut adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Pertanahan, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), yang baru saja pensiun kemarin. Dengan pensiunnya tiga pejabat tersebut, terjadi kekosongan di beberapa posisi penting dalam birokrasi pemerintahan. Pj Wako Pekanbaru, Risnandar menjelaskan pihaknya bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan tim telah mengusulkan pembukaan lelang jabatan kepada pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan yang ada. "Selama saya bertugas kurang lebih empat bulan, ada tiga pejabat eselon II yang pensiun, yaitu dari Kesbangpol, Dinas Pertanahan, dan Dinas Damkar. Tentu ini terjadi kekosongan birokrasi dan insyaallah saya dengan pak sekda dan tim sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk akan dibuka lelang," ujar Risnandar, Selasa (1/10/2024). Risnandar berharap lelang jabatan ini dapat segera dilaksanakan untuk mengisi kekosongan di beberapa dinas, sehingga pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan dapat tetap berjalan lancar tanpa hambatan. "Diharapkan nanti dibuka lelang ini untuk mengisi kekosongan yang ada sehingga pelayanan terhadap kegiatan pemerintahan kemasyarakatan ini tetap berjalan," ungkapnya. Sementara itu, mengenai pengganti atau Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Risnandar menyebutkan bahwa proses penunjukan sedang dalam tahap penyelesaian oleh Sekretaris Daerah. "Untuk pengganti atau plt kadis damkar sendiri saat ini sedang di proses oleh sekretaris daerah," tambah Risnandar. Langkah ini diambil untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meskipun terjadi perubahan struktur kepemimpinan di sejumlah dinas. Penulis: Dini |
||||||
|
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |