PEKANBARU - Pengamat Lingkungan Riau, Dr Elvriadi menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait belum adanya tindaklanjut join audit dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi Amdal, UKL dan UPL yang belum tuntas.

Bahkan terkait keterlibatan pihak-pihak yang saat ini menduduki jabatan strategis di Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Bahkan diakui Elvriadi ketika mendapat informasi tersebut pihaknya langsung menanyakan ke Pj Gubri. Hanya saja, belum mendapatkan respon, baik secara lisan maupun tulisan.

"Kita menyayangkan Pj Gubernur tidak meneliti terlebih dahulu calon-calon yang dimajukan sebagai Plt Kadis LHK. Kalau publik sudah mendeteksi calon Plt Kadis LHK bermasalah, ya berarti Pj Gub menabur angin menuai badai," terangnya.

Menurutnya, jika hal itu tidak dievaluasi, bukan tidak mungkin ada "bola panas" menderu ke hadapan Pj Gub karena kekuranghatiannya itu. Sebab, isu lingkungam dan kehutanan sangat sentral di Riau misalnya Karhutla, konflik lahan dan kehancuran DAS dan aspek lingkungan lainnya.

"Saya sebagai ahli lingkungan dan juga putra daerah Riau ini merasa miris dengan putusan Pj Gubri yang gegabah itu. Maka jangan heran nanti, bila beliau (Pj Gub Rahman Hadi, Red) berpotensi ikut terseret dalam kasus AMDAL tak jelas ini. Saya pun sudah kontak KPK RI sebentar tadi," tambahnya lagi.

Ia menilai, Pj Gub jika tidak hati-hati dalam bersikap tentunya berpontensi diminta keterangan minimal sebagai saksi atau klarifikasi oleh penyidik KPK. Karena, disebutkan Kepala Inspektorat Sigit Juli, Perkara AMDAL DLHK Riau ini sudah dilimpahkan ke KPK RI.

Kontroversi ini mencuat setelah Pemerintah Provinsi Riau menunjuk pejabat yang diduga terlibat gratifikasi di Dinas KLHK Provinsi Riau.

Hal ini diketahui karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya sempat merekomendaskkan Pemerintah Provinsi Riau untuk membuat audit investigasi bersama.

Dari informasi yang beredar, Alwamen (Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas DLHK Riau) diberikan jabatan sebagai Plt Kepala DLHK Provinsi Riau oleh Pj Gubernur Riau.

Penunjukan Plt Kepala DLHK Riau Alwamen setelah sebelumnya dijabat oleh M Job Kurniawan (Asisten II Setdaprov Riau). Karena jabatan DLHK Riau sempat di tinggal Mamun Murod yang dimutasi menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.

Berdasarkan hasil audit tersebut, diketahui terdapat indikasi penyimpangan terhadap penerimaan uang terima kasih atas pengurusan terbitnya Persetujuan Teknis (Pertek) dan Izin/Persetujuan Lingkungan.

Dalam pengurusan terbitnya dokumen tersebut, diduga melibatkan beberapa pihak, yakni Kepala DLHK Provinsi Riau selaku Ketua Tim Komisi dan Kepala Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Sekretaris merangkap Anggota Komisi yakni Alwamen, yang saat ini menjabat Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas DLHK Riau.

Penulis: Yuni
Editor: Riki