PEKANBARU – Pasca-kebakaran yang melanda Gedung Lipat Kajang di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya pekan lalu, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menyarankan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) untuk pegawainya.

Ini lantaran kondisi ruangan yang ada cukup terbatas untuk menampung ketiga OPD tersebut. Ketiga OPD yang terdampak kebakaran ini adalah Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menyatakan bahwa pegawai dari ketiga dinas tersebut sudah mulai berkantor di beberapa lokasi yang tersebar di Kompleks Perkantoran Walikota Pekanbaru.

"Teman-teman di PUPR, Perkim, dan Dishub sudah mulai berkantor sejak Senin kemarin. Mereka kami sebar di beberapa gedung. Insyaallah, kegiatan operasional akan tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujar Risnandar, Rabu (25/9/2024).

Meskipun demikian, Risnandar menyadari adanya keterbatasan ruang kerja yang tersedia. Untuk itu, ia menyarankan kepada masing-masing kepala OPD untuk menerapkan WFH bagi sebagian pegawainya selama masa transisi ini.

"Karena kondisi ruangan yang terbatas, saya meminta kebijakan masing-masing kepala OPD agar ada pegawai yang WFH ya karena kondisi ruangan dulu sementara transisi dalam seminggu ini. Namun, hal ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat," jelas Risnandar.

Terkait penyebab kebakaran, Pj Walikota menyampaikan bahwa hingga saat ini, Tim Inafis dari Polda Riau masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Penyelidikan terkait penyebab kebakaran masih berlangsung oleh Tim Inafis dari Polda Riau," tambahnya.

Selain itu, Risnandar juga mengungkapkan bahwa Pemko Pekanbaru saat ini masih dalam proses menghitung kerugian akibat kebakaran yang melanda gedung tersebut. Meski demikian, ia memastikan bahwa pelayanan dari ketiga dinas tetap berjalan normal. Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga kelancaran operasional pemerintah dan memberikan ruang bagi penataan kembali ruangan yang terdampak kebakaran.

Penulis: Dini

Editor: Riki