PEKANBARU - Suhu politik jelang Pilgub Riau 2024 mendatang kian hangat. Terlebih beberapa kandidat, sebelumnya merupakan sosok yang pernah di posisi sebagai Gubernur maupun Penjabat (Pj) Gubernur Riau.

Alhasil, muncul 'drama' saling klaim dari sejumlah kebijakan yang bersentuhan langsung dan dirasakan masyarakat, salah satunya perbaikan jalan Kota Pekanbaru yang selalu dikeluhkan sejak beberapa tahun terakhir.

Menyikapi aksi klaim kebijakan itu, Sekdaprov Riau, SF Hariyanto menyatakan, pihak-pihak tersebut mengambil keuntungan dari aksi gesa jalan yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir.

"Jadi saya ingin luruskan, informasi itu yang beredar tidak benar. Tidak ada sama sekali usulan sebelumnya. Untuk perbaikan jalan yang sudah dilakukan murni karena kebijakan dari diskresi pada saat pergeseran anggaran," terang SF Hariyanto, Kamis (19/9/2024).

Terkait informasi mengenai proses perbaikan yang diusulkan sejak tahun 2023 lalu, Mantan Kadis PU Riau itu membantah hal tersebut.

Pasalnya, informasi yang disampaikan itu hanya berupa penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan di Provinsi Riau. Tanpa ada kebijakan untuk perbaikan jalan yang sudah berlubang.

Ia menerangkan, kronologis perbaikan jalan dikarenakan adanya surat dari Pemko Pekanbaru yang mengirimkan surat resmi ke Pemprov Riau dalam hal ini Pj Gubernur Riau dengan nomor surat 800.18/SETDA-PEMB/454/2024 pertanggal 29 Februari 2024 yang berisi permohonan perbaikan jalan dan drainase.

Kemudian Pj Wako Pekanbaru, Risnandar Mahiwa juga ada mengirimkan surat ke Pj Gubernur Riau dengan nomor 602/DPUPR-BM/VI/2024 yang berisi perihak permohonan perbaikan jalan.

Surat usulan tersebut dikirmkan tanggal 3 Juni 2024. Dari beberapa usulan tersebut, maka peoses pergeseran anggaran dilakukan setelah melakukan peninjauan di beberapa ruas jalan di Kota Pekanbaru.

"Karena memang pihak Pemko Pekanbaru memiliki keterbatasan anggaran. Jadi saya buat kebijakan menggunakan anggaran BTT untuk memperbaiki itu, karena tergolong mendesak sebelum memakan korban. Yang pasti sudah mendapat persetujuan pusat, itu digaris bawahi ya," papar Mantan Inspektur Investigasi Kementerian PUPR itu.

Parahnya lagi tambah Hariyanto, ia mengaku mendapat informasi bakal ada yang mengusulkan membentuk pansus terhadap dirinya, karena kebijakan melakukan pengaspalan jalan pada beberapa ruas jalan di Kota Pekanbaru.

Kondisi itu sejatinya tidak menyurutkan niatnya untuk tetap menggesa komitmen memperbaiki infrasttuktur jalan di Bumi Lancang Kuning. Bahkan, ia bersedia dikonfirmasi jika ada pihak yang mempertanyakan komitmen gesa jalan yang digelorakannya saat menjadi Pj Gubernur Riau.

"Saya kalau demi rakyat, takkan mundur satu langkahpun, di-Pansuskan pun tak apa-apalah. Masak uang rakyat tidak boleh kembali ke rakyat dalam bentuk jalan yang hitam dan mulus," sambungnya lagi.

"Ya saya tidak usahlah sebut nama. Ada salah satu pimpinan partai besar yang juga maju dalam pemilihan gubernur meminta sekretarisnya membuat Pansus, karena saya memperbaiki jalan untuk rakyat. Saya sama sekali tidak gentar, kalau untuk masyarakat saya tidak akan mundur memperbaiki jalan," tegas SF Hariyanto.

Ia mengaku heran, program untuk memperbaiki jalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakatpun dipermasalahkan. Alasannya tidak masuk RKPD.

"Itu kan diskresi kebijakan Pj Gubernur yang diambil karena melihat kondisi lapangan, ditambah lagi adanya surat dari Pj Wako Pekanbaru," tuturnya.

"Nanti di APBD Perubahan baru dimasukkan dalam RKPD, makanya pernah jadi Sekda dulu biar paham dan mengerti. Ini kan untuk rakyat ya tidak apa-apa lah, yang penting sudah dapat izin Mendagri dan sesuai aturan yang berlaku," terangnya.

Masih kata Hariyanto, beberapa waktu lalu pihaknya sempat melihat di media dan media sosial ada pihak yang mengklaim sudah pernah mengusulkan perbaikan jalan di tahun 2023, dan sekarang malah mengusulkan Pansus untuk perbaikan jalan tersebut.

"Anehnya kan di sana (bentuk Pansus), saya perbaiki jalan untuk masyarakat diklaim sudah diusulkan sejak dulu. Saya jelaskan itu karena pergeseran anggaran dengan kebijakan diskresi karena melihat kondisi lapangan," sebutnya.

"Nah, mungkin karena malu dulu pernah mengaku-mengaku, sekarang mau mengusulkan Pansus pula mempertanyakan kebijakan itu. Masak uang rakyat tidak boleh untuk rakyat. Nanti marah rakyat loh," pungkasnya.

Penulis: Sri Wahyuni
Editor: Barkah