KUANSING  - Banyaknya pejabat tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2023 mendapatkan sorotan dari fraksi di DPRD Kuansing Jumat (7/6/2024) di ruang paripurna DPRD Kuansing.  

Seperti disampaikan juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kuansing, Naswan dia mendesak agar Bupati untuk melakukan evaluasi dan memberikan teguran  terhadap banyaknya OPD yang tidak hadir saat hearing lalu.

"Saudara Bupati agar dapat mengevaluasi dan memberi teguran kepada OPD terkait mengingat rapat ini sangat penting tentang capaian program-program yang telah dilaksanakan," ujar Naswan.

Fraksi PPP juga menyoroti terhadap banyaknya program-program yang capaiannya sangat rendah, bahkan ada yang nol. Padahal kata Naswan proses penganggaran saat itu sangat alot untuk menpertahankan dan selalu menyatakan anggaran untuk kegiatan kurang.

"Ke depan dalam menyusun program dan RKPD, TAPD supaya benar-benar menyeleksi dan mempertanyakan kepada OPD terkait tugas yang akan diembannya," kata Naswan.

Sementara Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Sutoyo menyarankan agar OPD lebih teliti dan mampu untuk menganalisa bagaimana mengoptimalkan kesesuaian antara program kegiatan dan anggaran yang dibuat sehingga hasilnya lebih maksimal.

"Karena masih terdapat OPD yang programnya telah dianggarkan ternyata tidak terlaksana sepenuhnya, ini harus diperhatikan agar ke depan tidak terulang kembali," kata Sutoyo.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kuansing melalui juru bicaranya Desta Harianto menekankan agar Pemda mengevaluasi kembali permasalahan pengangguran yang mengalami peningkatan mencapai 2,49 persen pada tahun 2023.

Fraksi PAN juga mengingatkan Pemda terutama soal promosi dan mutasi ASN hendaknya dilandasi oleh profesionalisme, bersih, kompeten, netral serta berintegritas sehingga tupoksi dari jabatan lama ke jabatan baru menjadi sinkron.

Sementara Fraksi PDIP DPRD Kuansing melalui juru bicaranya Mahmudi mendukung langkah Pemda Kuansing untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Kuansing.

Fraksi PKS-Hanura melalui juru bicaranya Suprigianto mengapresiasi Pemda Kuansing yang telah mampu mencapai peningkatan pada beberapa sektor terutama tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan dengan capaian 0,20 persen dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan dari 72,78 persen naik 73,35 persen.

Kemudian terkait penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 2,87 persen, Fraksi PKS-Hanura mengharapkan agar dapat lebih memperhatikan beberapa sektor yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

"Terhadap rendahnya serapan anggaran pada Dinas Kesehatan agar kedepan harus ditingkatkan, karena apabila tidak maksimal tentu akan merugikan masyarakat," katanya.

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kuansing melalui juru bicaranya Jefri Antoni menyoroti kondisi jalan kabupaten terutama menuju desa Pangkalan Indarung dan daerah ekstran masih jauh dari optimal.

"Kami menekankan perlunya anggaran yang cukup terutama untuk perbaikan jalan terutama di wilayah tertentu," katanya.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kuansing melalui juru bicaranya Hisron memberikan apresiasi atas kebijakan yang dilakukan Pemda Kuansing terutama dalam peningkatan kualitas hidup dinilai cukup berhasil. Ini terlihat pada IPM yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 73,35 persen.

Fraksi Gerindra juga mendesak Pemda Kuansing untuk bisa menekan tingkat pengangguran pada tahun 2024. "Tahun 2023 terjadi peningkatan, ke depan harus banyak diciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat," katanya.

Rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2023 dipimpim Wakil Ketua DPRD Kuansing Darmizar.

Sementara Bupati Kuansing Suhardiman Amby diwakili Asisten III Setda Kuasing Rustam. Hadir juga sejumlah pejabat dan undangan lainnya.(adv)