KUANSING  - Bupati Kuansing diwakili Pj Sekda Kuansing Fahdiansyah sampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kuansing Tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna Dewan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kuansing Darmizar. Hadir Pj Sekda Kuansing Fahdiansyah dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Kuansing, Selasa, (25/6/2024).

Seperti disampaikan Sekwan DPRD Kuansing, dari 35 jumlah anggota Dewan yang telah hadir menandatangani daftar hadir sebanyak 18 orang dengan rincian satu berhalangan tetap, 5 izin dan 11 tanpa ada keterangan.

Menjawab pandangan umum fraksi Golkar terkait target retribusi sebesar Rp 13,3 miliar yang terealisasi hanya Rp 5,3 miliar atau 40 persen, disampaikan Pj Sekda kalau pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap realisasi pendapatan daerah.

Kemudia terkait masalah Silpa tahun 2023 sebesar Rp 178,7 miliar, kedepan disampaikan Fahdiansyah bahwa pemerintah kedepan akan membuat perencanaan anggaran lebih efektif, efisien dan tepat sasaran agar penyerapan anggaran lebih maksimal.

Selanjutnya terkait program Bumdes yang dinilai gagal oleh fraksi Golkar, disampaikan Fahdiansyah dimana pengelolaan Bumdes ini sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa.

Terkait tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada didesa.

Pemerintah kata Fahdiansyah akan melakukan upaya diantaranya melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdes, memperbanyak pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengurus Bumdes dan melakukan pendampingan dengan memberikan pengetahuan dalam mengelola Bumdes.

Menjawab pandangan umum fraksi PPP, disampaikan Fahdiansyah terutama terkait realisasi belanja yang hanya 92,82 persen kedepan pemerintah akan lebih optimal dalam serapan anggaran sehingga bisa mencapai sasaran sesuai dengan keinginan kita bersama.

Kemudian terkait dengan data guru PNS, guru bantu, dan komite yang hingga kini belum ada data pasti, disampaikan Fahdiansyah ini akan menjadi perhatian pemerintah kedepannya.

Terkait dengan program penanggulangan bencana pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan, kedepan disampaikan Fahdiansyah akan menjadi perhatian menganggarkan untuk penanggulangan bencana akibat banjir dan kekeringan.

Selanjutnya menjawab Fraksi Gerindra terkait pengelolaan program lapangan kerja kedepan akan dilakukan peningkatan terhadap SDM yang ada sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran.

Hal senada juga disampaikan Fahdiansyah menjawab pandangan fraksi Nasdem pemerintah akan mengambil langkah melakukan pelatihan guna meningkatkan keahlian bagi pencari kerja sesuai dengan basic keilmuan yang dimiliki.

Terkait adanya pemindahan terhadap lokus pekerjaan pada pergeseran, hal ini dilakukan karena adanya kendala pada lokasi yang tertuang dalam DPA dan pada prinsipnya bisa dipindahkan sepanjang tidak merubah rekening pada DPA.

Selanjutnya menjawab pandangan fraksi Demokrat, disampaikan Fahdiansyah terkait pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kebijakan dan pengeluaran sebagaimana tertuang dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dan Inspektorat juga melakukan reviu terhadap kebijakan perencanaan dan pengeluaran untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Kemudian menjawab pandangan fraksi PAN terkait dengan pemenuhan standar pendidikan baik infastruktur bangunan sekolah disampaikan Fahdiansyah ini akan terus ditingkatkan dan pendistribusiannya akan disesuaikan dengan kondisi yang ada disetiap sekolah.

Menjawab pandangan umum fraksi PDIP terkait bantuan sosial, Fahdiansyah mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kedepan tentu akan ditingkatkan.

Selanjutnya menjawab pandangan umum fraksi PKB terkait masalah pergeseran anggaran untuk gaji maupun tunjangan, disampaikan Fahdiansyah kedepan akan diupayakan penganggarannya secara penuh selama 12 bulan dengan tetap memperhatikan penganggaran yang sehat sesuai dengan aturan yang ada.

Kemudian terkait audit dana desa pada kegiatan Bumdes disampaikan Fahdiansyah bahwa pada tahun 2023 Inspektorat telah melakukan audit terhadap 183 Bumdes yang ada di 183 desa. Dan pada tahun 2024 akan dilakukan audit kepada 35 Bumdes yang ada di 35 desa.

Terakhir menjawab pandangan umum fraksi PKS-Hanura agar catatan evaluasi BPK RI supaya segera ditindaklanjuti, disampaikan Fahdiansyah bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti catatan dan evaluasi yang diberikan BPK RI dengan menerbitkan surat perintah Bupati kepada seluruh OPD dan sebagian OPD telah menindaklanjuti hal tersebut. (adv)