PEKANBARU - Pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hilir (Inhil) yang sebelumnya dijadwalkan Jumat, 9 Agustus 2024 ditunda. Dimana pejabat yang akan dilantik itu adalah Kepala Dinas Pariwisata Riau Roni Rakhmat.

Dikabarkan pelantikan akan dilangsungkan hari ini di Gedung Daerah Provinsi Riau. Namun dengan pejabat yang berbeda.

"Sore ini pelantikan. Erisman kabarnya," ucap sumber informasi yang enggan disebutkan namanya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Islam Riau (UIR), Dr Panca Setya Prihatin menyebutkan penundaan pelantikan Pj Kepala Daerah seperti kasus Inhil kental dengan muatan kepentingan politik.

"Karena secara politik siapa yang bisa mengendalikan pemerintahan berpeluang untuk mendapatkan support dengan berkedok program pemerintah," katanya, Sabtu (10/8/2024).

Dilanjutkannya, dari perspektif kajian pemerintahan hal seperti ini tidak boleh terjadi karena terkait dengan pelayanan. Terutama pada pelayanan publik, harus dipastikan tidak boleh ada kekosongan dalam pemerintahan sehingga jika ada pejabat yang habis masa jabatan atau berhenti.

"Hal itu yang membuat jabatan yang kosong harus segera dilantik penjabat kepala daerah agar proses administrasi pemerintahan tetap berjalan," ungkapnya.

Dr Panca mengatakan dirinya memahami bahwa Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 November 2024 adalah pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang diberikan cuma-cuma, sehingga para calon atau parpol pendukung akan melakukan cara apapun untuk memastikan jagoan nya bisa memenangkan kontestasi, salah satunya dengan menguasai pemerintahan.

"Dari pengalaman Pemilu Legislatif yang lalu di Riau bisa menjadi cerminan. Di mana kepala daerah yg memegang kendala partai dan kekuasaan pemerintahan memiliki energi besar untuk menggerakkan potensi yang ada, sumber keuangan daerah dan termasuk birokrasi sampai ke tingkat desa," katanya.

Dicontohkan pada Kabupaten Siak, di mana bupati yang juga ketua partai gagal memenangkan Pileg. Namun yang lain dengan mudah memenangkan kontestasi tersebut.

"Pilkada ini nuansanya akan sama walaupun tidak ada linieritas antara dukungan partai dan pilihan publik pada calonnya tapi setidaknya kendali partai dan pemerintahan menjadi jaminan mutu untuk memenangkan kontestasi pilkada nanti," pungkasnya.

Penulis: Yuni
Editor: Riki