PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru bersama jajaran Forkopimda menggelar rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024, Senin (5/8/2024). Rapat yang berlangsung di Aula Bunga Kiambang Polresta Pekanbaru.

Rakor ini membahas terkait langkah-langkah yang akan dilakukan Pemko Pekanbaru beserta jajaran guna menyukseskan Pilkada 2024. Sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada Pekanbaru 2024.

Rapat dipimpin Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, dihadiri Pj Walikota Pekanbaru yang diwakili Kasatpol PP Zulfahmi Adrian, Dandim 0301/Pbr diwakili oleh Pasi Ops Mayor Inf. Suhartono, Bawaslu, Camat Se Kota Pekanbaru, serta Anggota KPU.

Dalam sambutannya Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengingatkan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak di Kota Pekanbaru tahun ini merupakan tantangan besar bagi seluruh pihak. Dengan adanya dua pemilihan dalam satu waktu, yakni gubernur/wakil gubernur dan walikota/wakil walikota, maka dibutuhkan kerja sama yang baik untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar.

"Dalam pengamanan nantinya kita akan mengedepankan Kamtibmas. Saya berharap kegiatan ini nantinya akan ada latihan simulasi. Simulasi ini nantinya sekaligus juga bisa menjadi ajang untuk memetakan potensi-potensi gangguan dan juga langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk meredam. Dari simulasi ini juga akan bisa meningkatkan sinergitas antara setiap pemangku kepentingan," ujarnya.

Sementara itu Kasatpol PP Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan terciptanya kondisi pilkada yang tertib, aman, dan sukses.

"Kegiatan ini dilakukan dengan harapan dengan penguatan-penguatan sinergi serta kolaborasi yang dilakukan Polresta Pekanbaru dan jajaran terkait, bersama dengan pemerintah dan masyarakat penyelenggara pemilu, akan tercipta kondisi pilkada yang nyaman dan sukses," ujar Zulfahmi.

"Tadi di paparkan terkait kesiapan-kesiapan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk suksesnya pilkada 2024 ini. Baik langkah-langkah yang bersifat preventif dan represif atau penindakan hukum," lanjutnya.

Selain itu diungkapkan Zulfahmi, dalam rapat koordinasi tersebut juga dipaparkan kendala-kendala yang mungkin akan terjadi serta langkah antisipasi yang akan dilakukan.

"Kemudian dibahas juga terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi serta antisipasi-antisipasi yang akan dilakukan," jelasnya.

Selain itu dalam rapat koordinasi tersebut juga turut dibahas mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Nanti terkait DPT akan dilakukan rapat terbatas, terkait dengan permasalahan DPT karena ini menjadi salah satu sumber gangguan yang mungkin akan terjadi," tutup Zulfahmi.

Penulis: Dini
Editor: Riki