PEKANBARU - Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Pekanbaru, Fatullah, dengan tegas meminta peredaran narkoba dikikis habis alias dibasmi oleh aparat penegak hukum, pemerintah kota Pekanbaru dan pihak terkait lainnya.

Permintaan Fatullah tersebut berkaca kepada kondisi Kota Bertuah yang saat ini sangat banyak kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran minuman keras (Miras) terutama di lingkungan Tempat Hiburan Malam (THM).

Menurut Fatullah, itu bisa dilihat dari hasil razia Polda Riau beberapa waktu lalu di beberapa THM yang ada. Kemudian kasus penjualan Miras kadar alkohol tinggi di Golden 9 Break. Bahkan terbaru kasus Marisa Putri (21), tersangka kasus penabrakan seorang ibu rumah tangga (IRT), Renti Marningsih (46), di Jalan Tuanku Tambusai, Sabtu, 3 Agustus 2024 lalu. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan tersangka juga dinyatakan positif narkoba dan saat kejadian tersangka ternyata baru pulang dari Tempat Hiburan Malam (THM).

"Kami sangat tidak setuju tanah Melayu sarat akan nilai-nilai agama dikotori dengan hal-hal macam ini (penyalahgunaan narkoba). Untuk kami minta aparat kepolisian, Pemko Pekanbaru dalam hal ini Satpol PP dan pihak terkait lainnya kikis habis peredaran narkoba di Pekanbaru," ungkap H Fatullah SH,MH, Senin (5/8/2024)

Tidak hanya itu, Fatullah juga meminta sikap tegas aparat kepolisian dan pemerintah kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap Tempat Hiburan Malam (THM) yang terindikasi jadi lokasi peredaran narkoba. Bahkan Fatullah meminta ada sanksi tegas kepada THM yang terbukti jadi peredaran barang haram tersebut.

"Jangan yang makai aja ditindak, THM yang terbukti jadi sarang narkoba juga ditertibkan tidak kiraa siapa yang punya,"tegas Fatullah.

Fatullah juga menyentil kinerja Pemko Pekanbaru dalam melakukan pengawasan Tempat Hiburan Malam (THM) yang menyalahi izin dan mengangkangi peraturan daerah (Perda) Kota Pekanbaru.

"Apa kita diam saja ketika banyak pelaku usaha di Pekanbaru terindikasi jadi lokasi peredaran narkoba. Pengawasan bagaimana? Izinnya seperti apa? Kalau katanya sekarang pengurusan izin sudah banyak dilakukan pengusaha langsung kepemerintah pusat. Kita tetap melakukan pengawasan kalau perlu surati pemerintah pusat terkait keresahan masyarakat ini dan rekomendasikan pencabutan izin usaha mereka," Pungkas Fatullah.

Penulis: Mimi Purwanti

Editor: Riki