MEDAN - Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti Syamsurizal, S. IP., M.IP, menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Internasional Convention Centre (RICC) Kota Medan Sumatera Utara yang diadakan oleh Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Selasa (9/7/2024).

Sebagai keynote speaker dalam rakor tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan sejumlah arahan yang diberikan kepada seluruh peserta, demi menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

Dalam arahannya, Hadi menekankan sinergisitas antar pemangku kebijakan terkait, serta memahami peran dan fungsi masing-masing instansi pada pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Pada kesempatan yang sama Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, SH., L.LM sebagai narasumber pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa tugas Bawaslu adalah mengawasi semua tahapan Pilkada serentak 2024.

Bagja menambah kan Terdapat 5.334 Pelanggaran di Pilkada Tahun 2020 dimana pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran Hukum lainnya sebanyak 1.570, selain itu pelanggaran administrasi sejumlah 1.532, pelanggaran kode etik 292, pelanggaran tindak pidana pemilihan 182 serta terdapat 1.828 perkara yang dihentikan oleh Bawaslu karena tidak terbukti pelanggarannya.

“Perlu disampaikan bahwa Kepala Daerah tidak boleh melakukan pelantikan 6 bulan sebelum hari pencoblosan Pilkada serentak 2024,“ ungkap Rahmat Badja.

“Kebijakan terkait Pilkada 2024 ada di Bawaslu RI dan KPU RI dan tidak boleh ada pengambilan kebijakan di tingkat penyenggara provinsi, Kab/Kota dan juga adhoc,” tambah Rahmat Bagja.

Ketua Penyelenggara, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto melaporkan kegiatan ini dilakukan secara hibrid yang diikuti sebanyak 1.410 orang.

Rakornas tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Pj Wali Kota, dan Bupati jajaran Pejabat TNI/Polri serta penyelenggara pemilu.

Penulis: Ali
Editor: Satria