PEKANBARU - Ratusan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerja Umum (FSPBPU) Riau melakukan aksi demonstrasi di luar Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman, Senin (22/7/2024). 

Aksi tersebut dilakukan guna menuntut Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 4 Tahun 2002 mengenai Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

Zulhamdan selaku Ketua PD FSPBPU Riau mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah untuk benar-benar menerapkan aturan yang ada, sebab selama ini banyak temuan dilapangan para pekerja bangunan yang berasal dari luar daerah. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Perwako Nomor 4 Tahun 2002.

"Kami menuntut pemerintah kota pekanbaru yaitu terkait penerapan perwako nomor 4 tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal. Selama ini yang kami dapati dilapangan yaitu selalu tidak memakai tenaga kerja tempatan atau lokal sehingga kami menuntut kepada pemerintah kota pekanbaru agar perwako ini benar-benar diterapkan," ungkapnya.

Lebih lanjut diungkapkan Zulhamdan, saat ini hampir 80 persen pekerja bangunan yang ada di Kota Pekanbaru didatangkan dari luar Riau.

"Sangat banyak temuan yang ada di kota pekanbaru, hampir 80 persen tenaga yang didatangkan oleh pengusaha itu tenaga dari luar kota. Rata-rata pekerja itu datang dari sumatera utara, jawa dan beberapa provinsi lainnya," ujar Zulhamdan.

Dikatakan Zulhamdan, hal tersebut tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal di Pekanbaru dan Riau yang sangat minim. Sehingga berpengaruh pada upah yang diterima para pekerja lokal.

"Upah para tukang ini sangat minim, kita akui tukang ini hanya bekerja 20 hari kerja karena disana tukang ada hari libur, ketika bos nya libur maka para tukang ini juga libur, ketika hari besar juga libur, belum lagi ketika hari hujan mereka juga terpaksa harus libur, ketika mereka sakit juga sudah pasti libur. Sementara rata-rata gaji tukang di Pekanbaru Rp.  150 ribu per hari, jika dikali 20 hari dapatlah Rp 3 juta, ini dibawah UMP," jelasnya.

Belum lagi resiko yang harus ditanggung oleh para pekerja bangunan tersebut. Menurut Zulhamdan banyak pekerja lokal yang mengalami kecelakaan kerja namun para pelaku usaha mengabaikan hal tersebut.  Untuk itu pihaknya berharap Pemko Pekanbaru dapat memberi perlindungan dan jaminan saat terjadi kecelakaan kerja kepada mereka.

"Kami juga meminta agar tenaga tempatan ini benar-benar bisa sejahtera, dilndungi secara pekerjanya itu harapan kami, karena banyak terjadi dilapangan pekerja-pekerja tukang lokal ini yang mengalami kecelakaan kerja tetapi dari pihak pengusaha selalu diabaikan," ucapnya.

Dirinya menambahkan, saat ini ada sekitar 3.800 orang yang terdata sebagai anggota FSPBPU Riau. Namun tidak semua tenaga kerja memiliki sertifikasi, untuk tenaga kerja yang memiliki sertifikasi di Kota Pekanbaru sekitar 167 orang. Dia berharap, aturan yang telah dibuat Pemko Pekanbaru dapat diterapkan, terutama berkaitan dengan sertifikasi tenaga kerja.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Satpol PP Pekanbaru Zulfahmi Adrian mengatakan, pihaknya akan menyampaikan tuntutan dari para pekerja lokal tersebut.

"Terkait tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman pekerja lokal kepada Pemerintah Kota Pekanbaru insyaallah nanti akan kami sampaikan langsung kepada bapak Pj Walikota Pekanbaru dan juga opd terkait," ujar Zulfahmi.

Dikatakan Zulfahmi, pihaknya siap memfasilitasi dan melakukan mediasi dengan FSPBPU untuk dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Kami dari pemerintah kota pekanbaru prinsipnya siap memfasilitasi dan melakukan mediasi teman-teman dari FSPBPU ini untuk dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," tutupnya.

Penulis: Dini

Editor: Riki