PEKANBARU - Menyusul diperiksanya mantan Gubernur Riau Syamsuar oleh kepolisian disebut pengamat bukan hal baru jelang musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Apalagi, Syamsuar diketahui memang berniat untuk maju di Pilkada 2024. Syamsuar telah mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Riau dan mendapat dukungan penuh oleh DPP Golkar.

Diketahui, Syamsuar diperiksa oleh Bareskrim Polri pada Jumat (28/6/2024) lalu atas kasus dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) pada tahun 2010-2015, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur Riau pada tahun 2019.

Syamsuar diduga sengaja menutupi dan diduga menggelapkan hasil audit BPKP terhadap PT SPR tahun 2010-2015. Hasil audit itu sendiri keluar pada tahun 2018 dan sampai tahun 2020 tidak ditindaklanjuti. 

Pengamat politik dan kebijakan publik, DR M Rawa El Amady menyebut fenomena diperiksanya bakal calon kepala daerah karena berbagai kasus jelang Pilkada sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi.

Meski terlalu cepat untuk mendeteksi apakah pemanggilan Syamsuar dalam dugaan penyelewengan di BUMD PT SPR itu syarat kepentingan politik, namun ia menilai kemungkinan tetap ada.

"Saya melihat ada indikasi kepentingan politik didalamnya. Karena melihat kasus yang tengah diselidiki semua kasus lama yang kembali dimunculkan pada pilkada serentak 2024," kata dia, Selasa (2/7/2024).

Rawa mempertanyakan kapan kasus dugaan penyelewengan itu diungkap pertama kali, apakah kasus ini sudah memiliki tersangka dan apakah memiliki kekuatan hukum?

"Kalau belum ditetapkan adanya tersangka dan belum ada tersangka sementara peristiwanya sudah terjadi dalam waktu lama, maka kuat indikasi bahwa pemanggilan tersebut kepentingan politik apalagi kasus 2015," ujarnya.

Meskipun begitu, Rawa mengaku mempercayai kredibilitas dan kemampuan apparat hukum untuk memeriksa seseorang.

"Tapi saya yakin secara kelembagaan polisi menjaga kredibilitasnya, walaupun mungkin saja secara oknum terlibat dalam kasus politik ini," pungkasnya.

Penulis: Rinai
Editor: Satria