Home / DPRD Pekanbaru | ||||||
Dewan Desak Pj Walikota Pekanbaru Segera Buka Asesmen 3 Jabatan Kepala OPD Selasa, 02/07/2024 | 15:18 | ||||||
Ilustrasi DPRD Pekanbaru minta Pj Walikota, Risnandar Mahiwa segera buka assessment jabatan Kepala OPD yang kosong (foto/int) PEKANBARU – Anggota DPRD Pekanbaru menyarankan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, untuk segera membuka assessment tiga jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Tiga jabatan OPD yang masih dijabat oleh Plt tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kesehatan (Dikses), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Menurut para legislator, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh ketiga OPD ini. Menurut Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono ST, terlalu lama jabatan tersebut dijabat oleh Plt, yang kebijakannya terbatas. "Dengan membuka assessment, kita bisa melihat sejauh mana ketegasan Pj Wali Kota yang baru dalam membina OPD. Jika sudah definitif, kepala OPD bisa membuat kebijakan yang diperlukan, terutama untuk menjalankan kegiatan penting," tegas Sigit, Selasa (2/7/2024). Ia menambahkan, kegiatan di masing-masing OPD saat ini banyak yang tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, DLHK yang membidangi masalah persampahan masih menjadi keluhan masyarakat. Karena sampah yang menumpuk dan DLHK selalu mencari kambing hitam seperti masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan kemacetan lalu lintas. Di sisi lain, Dinas Kesehatan juga belum maksimal dalam melayani program Universal Health Coverage (UHC) di Puskesmas, serta penanganan stunting. "Dengan pejabat Plt sekarang, Diskes tidak bisa membuat terobosan karena keterbatasan kewenangan," tambahnya. Sementara itu, Kesbangpol memiliki peran vital menjelang Pilwako Pekanbaru yang akan datang. "Jika hanya dijabat oleh Plt, bisa kita bayangkan pelaksanaannya tidak akan maksimal," ujar Sigit, politisi senior Demokrat ini. Sigit mendesak Pj Wali Kota untuk segera mengusulkan assessment ini ke pusat. Mengingat Pj Risnandar Mahiwa berasal dari kementerian, ia yakin tidak akan terlalu banyak hambatan dalam pelaksanaan assessment. "Kami sarankan, segerakan assessment ini," pungkasnya dikutip dari tribunpekanbaru. (*) |
||||||
|
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |