Home / Meranti | ||||||
Apdesi Versi Surta Wijaya Diakui Pemerintah, DPC Apdesi Kepulauan Meranti Diminta Segera Muscab Senin, 24/06/2024 | 22:22 | ||||||
![]() | ||||||
Kepala Desa Centai, Muhammad Allatif, salah satu yang mendapatkan mandat untuk menggelar Muscab DPC Apdesi Kepulauan Meranti SELATPANJANG - Setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) II DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Riau pada tanggal 16 Mei 2024 lalu, pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Apdesi Kepulauan Meranti diharapkan segera menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) untuk pemilihan ketua baru. Pelaksanaan Muscab tersebut diamanatkan kepada beberapa kepala desa, diantaranya Kepala Desa Centai, Muhammad Allatif, Kepala Desa Bantar, Mulyadi, Kepala Desa Mekong, Lisya Kumala, Kepala Desa Tanjung Sari, Zulkarnain, dan Kepala Desa Bandul, H. Karyawan Noma. Mandat dari DPD Apdesi Provinsi Riau ini berlaku sampai satu bulan, terhitung sejak 19 Juni 2024. Artinya, kepengurusan baru DPC Apdesi Kepulauan Meranti harus sudah terbentuk dalam jangka waktu tersebut. Keputusan untuk menggelar Muscab ini diambil untuk mengatasi dualisme kepengurusan dalam tubuh Apdesi. Dualisme ini muncul karena ada dua kubu yang mengklaim kepemimpinan sah, yaitu kubu Surta Wijaya dan kubu A. Anwar Sadat. Kepengurusan yang diakui secara sah adalah versi Surta Wijaya, sedangkan A. Anwar Sadat, yang dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Apdesi melalui Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada 30 April 2024 di Provinsi Palembang, dianggap tidak berlaku dan beberapa pihak yang hadir juga sudah banyak yang meminta maaf secara terbuka. Di Provinsi Riau, dualisme ini juga terjadi. Ketua DPD Apdesi Provinsi Riau yang diakui adalah Abdoel Rakhman Chan, yang masa jabatannya sebagai ketua masih berlangsung hingga periode 2022-2027. Namun, Rakhman Chan adalah bagian dari kubu A. Anwar Sadat. Sementara itu, Ketua Apdesi Kepulauan Meranti, Toha, yang juga Kepala Desa Mengkirau, mengakui kepengurusan Abdoel Rakhman Chan, sehingga tidak diakui oleh DPD Apdesi versi Surta Wijaya. Untuk menyelesaikan konflik ini, Zulfahrianto, SE, yang kini menjabat sebagai Kepala Desa Sontang di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, telah ditunjuk sebagai Ketua DPD Apdesi Riau periode 2024-2029. Zulfahrianto diharapkan dapat membawa kepengurusan yang lebih solid dan mengatasi dualisme yang ada. Dengan Muscab yang akan segera digelar, diharapkan DPC Apdesi Kepulauan Meranti dapat menemukan ketua baru yang mampu menyatukan seluruh elemen desa dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa di Kepulauan Meranti. Apdesi merupakan wadah konsolidasi dan pemersatu para Kepala Desa (Kades) dalam memperjuangkan aspirasi Kades, terkait tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah di desa. Apdesi ini juga merupakan salah satu organisasi nasional dan dibentuk atas prakarsa pemerintah desa yang telah diakui oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kepala Desa Centai, Muhammad Allatif, Allatif menjelaskan langkah pertama yang akan diambil adalah mengumpulkan seluruh kepala desa dan membentuk kepanitiaan. Selain itu, ia berencana memberikan penjelasan bahwa Apdesi versi Surta Wijaya adalah yang diakui oleh pemerintah, dengan harapan tidak ada lagi dualisme kepemimpinan yang terjadi di tubuh Apdesi Kepulauan Meranti. "Kita akan mengumpulkan seluruh kepala desa yang ada dan membentuk kepanitiaan. Target kita Muscab akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Sesuai dengan AD ART, seluruh yang menjabat sebagai kepala desa aktif maupun sudah purna bisa dan mempunyai hak yang sama di dalam Apdesi. Kita akan merangkul semuanya, termasuk Pak Toha yang saat ini berada di Apdesi versi Anwar Sadat," ujar Allatif, Senin (24/6/2024). Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan semua elemen kepala desa, baik yang masih menjabat maupun yang sudah purna, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memimpin di dalam Apdesi. Allatif menekankan pentingnya kebersamaan dan sinergi antar kepala desa untuk memajukan desa-desa di Kepulauan Meranti. Musyawarah Cabang ini diharapkan dapat mengakhiri dualisme kepemimpinan dan membawa kepengurusan yang lebih solid dan harmonis di bawah payung Apdesi yang diakui pemerintah. Penulis : Ali Imroen |
||||||
![]() ![]() ![]() |
![](https://halloriau.com/iklan/telkomsel24042024.gif)
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |